Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

News

DPR RI Desak Polda NTT Usut Tuntas dan Tahan Bupati Kupang Terkait Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi.

badge-check


					DPR RI Desak Polda NTT Usut Tuntas dan Tahan Bupati Kupang Terkait Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi. Perbesar

JAKARTA – Tekanan publik dan institusi legislatif terhadap penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, semakin menguat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk segera mengusut tuntas perkara ini secara transparan dan tanpa pandang bulu.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman di Jakarta pada Sabtu (14/11/2026), menyusul laporan resmi yang dilayangkan oleh ibu korban, FMT (42), ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT. Dalam laporan tersebut, Bupati Kupang dilaporkan atas dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun berinisial RWM.

“Kami meminta Kapolda NTT beserta jajaran bertindak proaktif, transparan, dan tanpa memberikan perlakuan khusus kepada terlapor,” ujar Habiburokhman.

Lebih lanjut, Ketua Komisi III DPR RI itu juga mendesak pihak kepolisian agar tidak ragu melakukan penahanan terhadap Yosef Lede apabila penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup. Langkah tegas ini dinilai krusial demi menjamin kelancaran proses hukum serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarganya.

Kasus ini sebelumnya bermula pada Rabu (11/11/2026) ketika korban diiming-imingi pekerjaan oleh seorang berinisial EK dan dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang. Di lokasi tersebut, korban diduga mengalami tindakan pemerkosaan sebanyak dua kali oleh sang bupati, diwarnai upaya pembungkaman, intimidasi psikologis, hingga perampasan uang oleh perantara.

Hingga berita ini diturunkan, desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil, pemerhati perempuan dan anak, serta lembaga tinggi negara terus mengalir agar aparat penegak hukum mengawal kasus ini secara objektif dan akuntabel, mengingat kedudukan terlapor sebagai kepala daerah yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Sidang Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Ungkap Kejanggalan Aliran Dana Rp3 Miliar

14 November 2026 - 17:13 WIB

Sikap Tegas Partai Demokrat: AHY Serahkan Sepenuhnya Pengisian Jabatan Wakil Presiden kepada Presiden

13 November 2026 - 12:48 WIB

Menko AHY Tinjau Kesiapan Mitigasi Banjir Akses Bandara Soetta, Pemko Tangerang Dukung Penuh Percepatan Penanganan Terpadu

11 November 2026 - 10:34 WIB

Menelisik Kehebohan Isu Pengunduran Diri Wakil Presiden di Tengah Isu Proses Hukum PTUN

11 November 2026 - 10:30 WIB

Tegas! Pemerintah Resmi Cabut HGU 11 Perusahaan Terkait Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

9 November 2026 - 14:55 WIB

Trending on News