JAKARTA — Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menindak korporasi yang menjadi dalang di balik kerusakan lingkungan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengumumkan secara resmi pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan yang terbukti atau diduga kuat terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah penindakan hukum administratif yang masif ini disampaikan dalam sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi dengan korporasi, termasuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan investor asing (seperti dari Korea Selatan, Malaysia, hingga Singapura), yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar sehingga memicu bencana ekologis.
Sebanyak 11 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalimantan resmi dicabut izin penguasaan lahannya setelah melalui proses investigasi dan audit mendalam. Selain pencabutan HGU oleh Kementerian ATR/BPN, pemerintah bersama aparat penegak hukum turut mendalami unsur pidana korporasi dari perusahaan-perusahaan tersebut guna memastikan efek jera.
Kementerian ATR/BPN terus memperketat pengawasan terhadap pemegang izin konsesi lahan agar patuh terhadap regulasi lingkungan serta tidak merugikan masyarakat luas akibat bencana asap dan kerusakan ekosistem.
Langkah berani ini menjadi momentum penting dalam penegakan hukum agraria dan lingkungan hidup di Indonesia, sekaligus memperlihatkan komitmen nyata negara dalam melindungi kelestarian alam dari cengkeraman korporasi nakal. (Red)
