SUMEDANG – Keheningan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sumedang pecah seketika pada Selasa pagi (24/2/2026). Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang melakukan penggeledahan mendadak yang memicu tanda tanya besar di kalangan publik.
Langkah “senyap” Korps Adhyaksa ini memperkuat sinyal adanya dugaan korupsi besar yang tengah dibidik. Berikut adalah rangkuman investigasi awal terkait peristiwa tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas datang dengan atribut lengkap, termasuk rompi khusus pemeriksaan. Mereka menyisir setiap sudut ruangan, mulai dari meja kerja staf hingga lemari penyimpanan dokumen penting. Fokus utama penyidik tampaknya tertuju pada arsip laporan keuangan dan berkas administrasi kegiatan tahun anggaran terakhir.
Meski pihak Kejari Sumedang masih menutup rapat detail perkara, sumber internal yang enggan disebutkan namanya memberikan sedikit titik terang. Diduga kuat, penggeledahan ini berkaitan dengan ketidaksesuaian penyaluran bantuan kepada organisasi masyarakat (ormas).
Dugaan penggelembungan dana pada kegiatan sosialisasi politik atau wawasan kebangsaan. Anggaran belanja tak terduga, dicurigai penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Suasana di kantor Kesbangpol tampak tegang. Sejumlah pegawai terlihat kooperatif namun enggan memberikan komentar kepada awak media.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Kesbangpol Sumedang belum dapat dikonfirmasi mengenai status hukum instansi yang dipimpinnya maupun keterlibatan oknum tertentu. Apa Langkah Selanjutnya?
Kejaksaan biasanya melakukan penggeledahan ketika mereka telah menemukan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup.
Langkah berikutnya yang diprediksi akan dilakukan adalah: Bekerja sama dengan BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara. Sejumlah pejabat struktural di Kesbangpol kemungkinan besar akan dipanggil dalam waktu dekat. Jika bukti dari dokumen yang disita hari ini terbukti kuat.
Catatan Redaksi: Penggeledahan ini menjadi peringatan keras bagi instansi pemerintahan di Sumedang untuk menjaga transparansi anggaran. Kami akan terus mengawal perkembangan kasus ini hingga ada keterangan resmi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana ini.
