TANGERANG – Puncak kekecewaan warga Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, akhirnya meledak. Pada Minggu (22/02/2026), jalanan utama Pakuhaji berubah menjadi panggung protes setelah warga secara masif memasang spanduk berisi tuntutan keras terhadap kondisi infrastruktur yang hancur lebur.
Namun, ada yang janggal sekaligus menampar wajah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang: Warga justru meminta bantuan kepada Dedi Mulyadi (KDM), Gubernur Jawa Barat, untuk mengintervensi masalah yang secara administratif berada di wilayah Provinsi Banten.
Tamparan keras untuk Pemkab Tangerang. Aksi ini bukan sekadar protes jalan rusak biasa, melainkan sebuah mosi tidak percaya yang nyata. Warga menilai Pemkab Tangerang lamban, menutup mata, dan seolah membiarkan masyarakat “terkubur” dalam debu dan lumpur akibat aktivitas truk pengangkut tanah yang tak terkendali.
> “Langkah meminta bantuan ke Gubernur tetangga adalah simbol keputusasaan. Ini bukti bahwa warga merasa pemerintah daerahnya sendiri sudah tidak bisa lagi diandalkan,” ujar salah satu perwakilan warga di lokasi.
Poin utama tuntutan warga, boikot truk tanah. Warga secara tegas menolak segala bentuk aktivitas truk pengangkut tanah yang dianggap sebagai biang keladi hancurnya jalan utama.
Kegaglan infrastruktur sampai menuntut pertanggungjawaban Pemkab Tangerang atas lambannya perbaikan jalan yang mengancam keselamatan pengendara. Meminta Dedi Mulyadi (KDM) turun tangan mengawal aspirasi mereka, mengisyaratkan bahwa wibawa pemimpin daerah setempat telah luntur di mata rakyatnya sendiri.
Fenomena warga Pakuhaji yang mengadu ke pemimpin Jawa Barat ini memperlihatkan adanya krisis kepemimpinan yang akut di tingkat lokal. Selama bertahun-tahun, persoalan truk tanah di Tangerang Utara bagaikan benang kusut yang tak pernah diurai, sementara beban sosial dan risiko kecelakaan terus ditanggung oleh rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Tangerang terkait aksi “loncat pagar” administratif yang dilakukan oleh warga Pakuhaji ini. Satu hal yang pasti: jika infrastruktur tak kunjung dibenahi, suara kemarahan warga akan terdengar jauh melampaui batas provinsi. (Red)
