TANGERANG SELATAN – Kabut tebal menutupi kinerja Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) setelah laporan hasil pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mencium dugaan kerugian anggaran yang signifikan. Laporan ini bukan sekadar audit, melainkan pukulan telak yang mengungkap dugaan praktik korupsi masif di balik proyek-proyek infrastruktur yang kerap mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya.
Respons dari jajaran pejabat eksekutif hingga legislatif yang memilih bungkam semakin menguatkan dugaan publik. Ali-alih memberikan penjelasan transparan, mereka justru bersembunyi di balik kebisuan, membiarkan isu ini bergulir menjadi bola panas di tengah masyarakat. Keheningan ini seolah menjadi pengakuan tidak langsung atas adanya borok yang disembunyikan.
Dugaan kerugian ini secara spesifik disorot oleh warga Tangsel yang sudah muak dengan proyek “hantu” yang menelan anggaran besar tanpa hasil. Warganet dengan akun Nazril bule menuliskan, “sy orang tangsel. bener banget usut sampe tuntas ini aj proyek jalan blm selesai di tinggalkan.” Komentar ini mencerminkan kegeraman warga terhadap janji-janji pembangunan yang tak pernah terwujud, sementara dana publik diduga menguap ke kantong-kantong pribadi.
Jaringan Korupsi: Proyek “Hantu” yang Menelan Anggaran
Desakan untuk mengusut tuntas kasus ini datang dari berbagai lapisan masyarakat. Akun kak diana secara lantang menunjuk dugaan keterlibatan lintas jabatan, “periksa lurah dan camat dan dewannya.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa publik tidak percaya lagi dengan oknum-oknum di tingkat bawah saja, melainkan menduga adanya jaringan korupsi yang terstruktur dan masif, melibatkan pejabat dari level paling rendah hingga para wakil rakyat.
Ketajaman kritik juga datang dari Dedy Kurnianto, yang menuntut penegakan hukum yang tak kenal ampun. “TANGKAP DAN KALAU ADA DEWAN YANG LARI ATUPUN HILANG TETAP KEJAR,” tulisnya. Pernyataan ini bukan hanya sekadar amarah, melainkan refleksi dari kekecewaan mendalam masyarakat yang merasa dikhianati.
Mereka percaya bahwa di balik kerugian negara ini, ada kehidupan rakyat yang seharusnya bisa lebih baik. Ujian Integritas Penegak Hukum. Hingga saat ini, belum ada lembaga penegak hukum yang secara terbuka menyatakan akan menindaklanjuti temuan BPK ini secara serius. Situasi ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi yang dilematis. Apakah mereka akan berani menindak lanjuti dan menyeret para terduga koruptor ke meja hijau, ataukah mereka akan membiarkan kasus ini menguap begitu saja?
Kasus ini menjadi ujian integritas bagi Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji. Jika kasus ini tidak diusut tuntas, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga penegak hukum akan semakin terkikis. Korupsi yang merajalela di balik proyek-proyek mangkrak adalah cerminan dari kegagalan tata kelola pemerintahan yang perlu dibongkar hingga ke akarnya.
Publik menantikan keberanian para pejabat yang berintegritas untuk berdiri di depan, menjelaskan duduk perkara, dan memastikan keadilan ditegakkan. Namun hingga berita ini dimuat, Senin 8 September 2025, belum ada konfirmasi dari pejabat Dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), [Red]
