JAKARTA — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri kembali mengambil langkah tegas dalam membongkar jaringan kejahatan siber lintas sektor. Aparat penegak hukum resmi menyita aset senilai Rp28.010.228.458 (sekitar Rp28 miliar) serta memblokir 322 rekening perbankan yang diduga kuat terafiliasi dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari aktivitas perjudian daring (judi online).
Pengungkapan kasus besar ini disampaikan langsung oleh Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Pol Suhasto, dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin, 16 November 2026.

Penyelidikan berbasis surat perintah resmi. Kombes Pol Suhasto menjelaskan bahwa langkah penegakan hukum dan penyidikan perkara TPPU ini dijalankan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 26 Oktober 2026.
> “Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah melaksanakan penyidikan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal judi online,” ujar Suhasto di Mabes Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Langkah pemblokiran 322 rekening ini merupakan instrumen krusial dalam memutus mata rantai perputaran dana haram yang merugikan perekonomian negara dan masyarakat luas. Saat ini, penyidik terus mendalami profil para pemilik rekening penampung (nominee) serta menelusuri aktor intelektual di balik sindikat perjudian internasional tersebut.
Dari sudut pandang hukum pidana dan rezim anti-pencucian uang di Indonesia, langkah progresif yang diambil oleh Dittipideksus Bareskrim Polri ini memiliki pijakan yuridis yang kuat. Undang-Undang tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Penjeratan pelaku melalui instrumen TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) memungkinkan aparat penegak hukum untuk tidak hanya menghukum pelaku lapangan, tetapi juga merampas seluruh aset hasil kejahatan (asset recovery) demi kepentingan negara dan korban kejahatan.
Praktik judi online yang dikombinasikan dengan pencucian uang melalui ratusan rekening perbankan menunjukkan pola white-collar crime yang terstruktur, melibatkan rekayasa identitas dan rekening penampung yang memerlukan audit forensik keuangan yang mendalam.
Publik menanti ketegasan Polri dalam membongkar jejaring perlindungan (backing) dan korporasi gelap yang kerap melindungi operasional sindikat judi online di tanah air, demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan substantif. Tim Redaksi terus memantau perkembangan penyidikan lanjutan dari Bareskrim Polri terkait potensi penetapan tersangka baru dan perluasan tracing aset. (Red)










