Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Hukum

Ketua KPK Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan

badge-check


					Ketua KPK Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Perbesar

 

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyoroti kerentanan tata kelola pemerintahan daerah yang kerap dipicu oleh disharmoni antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, konflik relasi di tingkat eksekutif daerah tidak hanya mengganggu efektivitas pelayanan publik dan pembangunan, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan wewenang hingga tindak pidana korupsi.

Gagasan tersebut mengemuka dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) yang dihelat di Tangerang, Sabtu (14/11/2026).

Dalam disertasinya yang bertajuk “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia”, Setyo memaparkan hasil kajian mendalam mengenai akar permasalahan di balik renggangnya relasi pimpinan daerah.

Berdasarkan temuan akademis dan pengamatannya di lapangan, Setyo mengidentifikasi bahwa ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya tidak semata-mata disebabkan oleh faktor perbedaan karakter personal maupun friksi afiliasi politik semata.

Lebih dari itu, persoalan ini sering kali berakar dari ambiguitas pembagian tugas, kewenangan, serta minimnya instrumen penyelesaian sengketa administratif yang independen di tingkat lokal. Ketika relasi kerja retak, roda birokrasi terbelah. Kondisi ini kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu di birokrasi maupun pihak ketiga untuk mencari keuntungan lewat praktik rente, suap, dan komisi proyek pengadaan barang dan jasa.

Sebagai solusi konkret untuk meredam potensi konflik struktural tersebut, Setyo menawarkan terobosan berupa gagasan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah. Lembaga ini diproyeksikan sebagai instrumen pencegahan dini (early warning system) guna memediasi dan menyelesaikan perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah secara objektif sebelum berdampak buruk terhadap stabilitas daerah.

Langkah preventif ini dinilai sangat krusial mengingat eskalasi konflik di tingkat lokal sering kali berujung pada lumpuhnya fungsi pengawasan internal dan eksternal. Dengan adanya mekanisme mediasi yang kredibel dan mengikat, integritas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat tetap terjaga di tengah dinamika politik lokal yang kerap panas. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Labirin Mafia Tanah: Antara Birokrasi Pengaduan dan Urgensi Perlindungan Hak Rakyat

15 November 2026 - 10:21 WIB

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar dalam Proyek UPI, PPK Akhirnya Ditahan Kejati Jabar

14 November 2026 - 15:49 WIB

KPK Buka Peluang Dalami Temuan ICW: Soroti 8 Paket Pengadaan Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar ke PT Rans Animasi Indonesia

13 November 2026 - 12:55 WIB

Aliran “Setoran ke Atas” di Tubuh ATR/BPN Terbongkar: KPK Periksa Sembilan Kepala Kantor Pertanahan

12 November 2026 - 12:15 WIB

Mahasiswa Eksekutif STIH Gunung Jati Timba Ilmu di Mahkamah Konstitusi

11 November 2026 - 10:37 WIB

Trending on Hukum