JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Ahrie Sonta.
Keputusan tegas ini diambil melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/11/2026).
Sidang KKEP tersebut memutuskan bahwa Irjen Ahrie Sonta terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran berat kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran berat ini berkaitan erat dengan keterlibatannya sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan etik, aksi penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga melibatkan sejumlah tokoh politik, pejabat negara, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.
Praktik kotor ini dilaporkan berlangsung secara masif sepanjang tahun 2025 hingga 2026 tanpa didasari oleh prosedur hukum yang sah (due process of law). Vonis PTDH ini menjadi sorotan tajam publik serta ujian serius bagi komitmen transparansi dan reformasi di tubuh institusi penegak hukum.
Kasus ini sekaligus menegaskan sikap tegas Polri dalam menindak oknum pejabat internal yang mencederai marwah institusi dan mengancam privasi serta keamanan para pejabat negara maupun warga sipil. (Red)
