JAKARTA — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengeluarkan instruksi keras dan tanpa kompromi kepada jajaran reserse dalam Rapat Kerja (Raker) Bareskrim Polri.
Kapolri menegaskan pentingnya langkah nyata untuk memberantas segala bentuk premanisme, kejahatan jalanan, hingga sindikat kejahatan siber yang meresahkan masyarakat serta mengganggu iklim dunia usaha.

“Sikat habis premanisme dan gangguan dunia usaha hingga ke akar-akarnya,” ujar Kapolri dalam rapat Kerja (Raker) Bareskrim Polri yang berlangsung pada 13 November 2026.
Dalam arahannya, Jenderal Suyudi menekankan bahwa jajaran reserse Polri harus berdiri di garis depan dalam melindungi masyarakat serta menjamin keamanan sektor investasi dan dunia usaha dari praktik intimidasi, pemerasan, maupun gangguan keamanan lainnya.
> “Jajaran reserse harus hadir dengan langkah tegas dan terukur untuk membersihkan segala bentuk premanisme dan kejahatan jalanan hingga ke akar-akarnya, demi memberikan rasa aman bagi masyarakat dan kepastian bagi dunia usaha,” tegas Kapolri.
Selain penindakan lapangan, Kapolri juga menuntut penguatan komitmen, profesionalisme, dan integritas tinggi dari seluruh personel penegak hukum agar kepercayaan publik terhadap institusi Polri terus terjaga.
Kejahatan pedofilia dan love Scam kendalian lapas. Tak hanya menyoroti kejahatan konvensional, Kapolri secara khusus menginstruksikan perhatian serius terhadap perlindungan generasi muda dari ancaman kejahatan seksual, termasuk pedofilia.
Di sektor kejahatan siber, Jenderal Suyudi menyoroti maraknya kasus penipuan daring bermodus asmara (love scam) yang kerap kali dikendalikan dan dioperasikan dari balik tembok lembaga pemasyarakatan (Lapas). Instruksi ini menuntut koordinasi lintas sektoral yang lebih agresif untuk memutus rantai jaringan sindikat tersebut.
Dorong penguatan sinergi melalui aplikasi pemantauan terpadu. Sebagai langkah preventif dan responsif jangka panjang, Polri mendorong penguatan sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Salah satu strategi konkret yang ditekankan adalah pengembangan aplikasi pemantauan terpadu yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.
Melalui integrasi teknologi dan kolaborasi lintas instansi ini, diharapkan penanganan laporan masyarakat dapat bergerak lebih cepat, serta ruang gerak pelaku kejahatan baik di ruang publik maupun ruang siber dapat ditutup secara optimal demi menjamin keamanan dan masa depan generasi penerus bangsa. (Red)














