JAKARTA — Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) secara resmi mengumumkan pembentukan tim khusus untuk melakukan pendalaman mendalam terkait kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Langkah proaktif ini diambil sebagai wujud komitmen transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam merespons isu-isu yang berkembang di ruang publik.
Hal tersebut diungkapkan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
“Sebagai bentuk respons proaktif dan keseriusan institusi, pimpinan Polri dalam hal ini Bapak Kapolri telah membentuk tim secara khusus untuk merespons informasi dan isu-isu tersebut guna melakukan pendalaman yang langsung dipimpin oleh Bapak Kabareskrim,” ujar Trunoyudo kepada para wartawan.
Empat tersangka resmi fitetapkan oleh Bareskrim Polri. Dalam perkembangan penyidikan terbaru, Bareskrim Polri dilaporkan telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Para tersangka yang terlibat memegang peranan penting di dalam struktur penegakan hukum dan kepolisian.
Keempatnya yakni Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri). Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum / Kadivkum Polri). Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri). Irjen Pol Slamet Uliandi, ditetapkan sebagai tersangka baru dalam klaster kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini mendapat sorotan tajam publik karena menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Tim khusus yang dikomandoi langsung oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, kini tengah bekerja secara intensif untuk menguliti seluruh rangkaian fakta hukum dan aliran informasi dalam pusaran perkara tersebut.
Pihak Mabes Polri menegaskan akan terus membuka ruang keterbukaan informasi kepada publik seiring dengan perkembangan proses penyidikan yang berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. (Red)
