JAKARTA, BTF — Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta para Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) di Gedung Nusantara, Senayan, berlangsung panas dan tegang.
Dalam rapat evaluasi pengawasan lembaga pemasyarakatan tersebut, anggota Komisi XIII DPR RI mencecar jajaran Pemasyarakatan terkait ketersediaan dan keandalan fasilitas pengawasan dasar, khususnya CCTV di area vital seperti Rumah Dinas hingga Blok Hunian Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
Suasana memanas saat legislator DPR melontarkan kritik pedas mengenai ketiadaan fasilitas kamera pengawas (CCTV) yang memadai. Anggota dewan menilai hal ini menjadi celah krusial terjadinya berbagai ketimpangan dan pelanggaran hukum di lingkungan lapas.
> “Rumah dinas tidak punya CCTV! Pak Dirjen, masih sanggup ngurusin?” pangkas salah satu anggota Komisi XIII DPR RI dengan nada tegas sambil menunjuk ke arah jajaran Ditjen Pas, Senin 28 September 2026.
Pertanyaan menohok tersebut tidak hanya mempertanyakan kesiapan infrastruktur keamanan, tetapi juga kepemimpinan serta kesanggupan Ditjen Pemasyarakatan dalam melakukan tata kelola lapas secara transparan dan akuntabel.
Kalapas Cibinong, Wisnu, yang turut hadir memberi keterangan di hadapan para wakil rakyat, tampak gelagapan dan gugup saat diminta memberikan penjelasan mendetail terkait kondisi lapangan serta inventarisasi pengawasan di wilayah kerjanya.
Saat diminta menunjukkan dokumen pendukung dan klarifikasi operasional, suasana berubah hening sejenak sebelum tanggapan diberikan secara terbata-bata. Hal ini memicu interupsi susulan dari jajaran wakil rakyat yang mempertanyakan kesiapan dan keseriusan pihak pemasyarakatan dalam membenahi sistem.
Komisi XIII DPR RI menegaskan bahwa permasalahan CCTV dan pengawasan ketat bukan sekadar isu teknis, melainkan komitmen moral dan hukum untuk mencegah peredaran narkoba, pengendalian kejahatan dari dalam lapas, serta fasilitas istimewa ilegal bagi narapidana tertentu.
DPR meminta Dirjen Pas beserta seluruh Kalapas, termasuk Kalapas Cibinong, untuk segera melakukan audit keamanan dan infrastruktur. Menginventarisasi seluruh kebutuhan titik pengawasan CCTV yang terintegrasi secara real-time, serta memberikan sanksi tegas bagi jajaran yang dinilai keliru atau lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan.
DPR-RI juga minta, memastikan seluruh blok hunian dan area operasional bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang.
RDP ditutup dengan peringatan keras dari Komisi XIII DPR RI bahwa pihak dewan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lapas, termasuk Lapas Cibinong, dalam waktu dekat untuk memastikan komitmen pembenahan tersebut benar-benar direalisasikan. ( MT )
