JAKARTA — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung menuntut tujuh perusahaan yang terafiliasi dengan Duta Palma Grup untuk membayar denda serta uang pengganti dengan total nilai mencapai Rp81,89 triliun.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, untuk periode 2004–2022, yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (19/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, JPU menguraikan rincian sanksi finansial yang dibebankan kepada para terdakwa korporasi. Pidana pokok masing-masing dari tujuh perusahaan dituntut membayar denda sebesar Rp100 miliar, sehingga total akumulasi pidana denda mencapai Rp700 miliar.
Pidana tambahan (Uang Pengganti), pembayaran uang pengganti dibebankan terhadap lima korporasi dengan nilai mencapai lebih dari Rp81,1 triliun. Apabila digabungkan, keseluruhan tuntutan denda dan uang pengganti mencapai angka Rp81,89 triliun.
Ketujuh entitas usaha yang menjadi terdakwa korporasi dalam perkara ini meliputi, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Darmex Plantations, terakhir PT Asset Pacific.
Selain tuntutan finansial berskala besar, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembubaran terhadap seluruh korporasi yang berstatus terdakwa. Dalam uraian pertimbangan yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan tindak pidana serta bertentangan dengan tata kelola usaha dan hukum yang berlaku. (Red)










