JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan regulasi ini menandai langkah baru dalam kerangka hukum pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia.
Berdasarkan materi pembahasan yang tercantum dalam informasi tersebut, beleid ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk penerapan skema non-conviction based yakni perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Selain memperluas instrumen penelusuran dan penarikan aset, undang-undang ini menegaskan bahwa langkah perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban maupun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana tersebut mencakup ancaman pidana mati sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, regulasi ini juga memuat aturan mengenai tata kelola aset secara transparan serta mekanisme pengembalian aset kepada pihak korban tindak pidana. Disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Mengatur perampasan aset hasil tindak pidana termasuk tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Perampasan aset tidak menghapus sanksi pidana bagi pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengatur pengelolaan aset secara transparan serta pengembalian aset kepada korban tindak pidana. (Red)














