Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Politik

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Perkuat Mekanisme Non-Conviction Based Tanpa Hapus Pidana Koruptor

badge-check


					DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Perkuat Mekanisme Non-Conviction Based Tanpa Hapus Pidana Koruptor Perbesar

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan regulasi ini menandai langkah baru dalam kerangka hukum pemulihan aset hasil tindak pidana di Indonesia.

Berdasarkan materi pembahasan yang tercantum dalam informasi tersebut, beleid ini mengatur mekanisme perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk penerapan skema non-conviction based yakni perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelaku.

Selain memperluas instrumen penelusuran dan penarikan aset, undang-undang ini menegaskan bahwa langkah perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban maupun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan pidana tersebut mencakup ancaman pidana mati sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, regulasi ini juga memuat aturan mengenai tata kelola aset secara transparan serta mekanisme pengembalian aset kepada pihak korban tindak pidana. Disahkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).

Mengatur perampasan aset hasil tindak pidana termasuk tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Perampasan aset tidak menghapus sanksi pidana bagi pelaku korupsi, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengatur pengelolaan aset secara transparan serta pengembalian aset kepada korban tindak pidana. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Menjaga Marwah Konstitusi: Pimpinan DPR RI Tegaskan Pengisian Cawapres Wajib Patuhi Hak Prerogatif Presiden

17 November 2026 - 11:48 WIB

DINAMIKA POLITIK NASIONAL Gibran Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Presiden Prabowo: “Sikap Ksatria dan Negarawan”

12 November 2026 - 18:25 WIB

MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran, Presiden Prabowo Kantongi Waktu 14 Hari Ajukan Dua Calon Pengganti

12 November 2026 - 18:02 WIB

Wapres Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR-RI

12 November 2026 - 12:18 WIB

120 Anggota DPR RI Lintas Fraksi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Usul Pemakzulan Gibran

11 November 2026 - 17:50 WIB

Trending on Politik