TANGERANG – Fenomena janggal terekam dalam siaran langsung (live streaming) akun media sosial resmi milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Tangerang, @disbudparkotatng, pada Jumat malam (20/11/2026). Di tengah berlangsungnya agenda festival yang digelar di kawasan Taman Elektrik, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang, akun instansi pemerintah tersebut kedapatan menerima gift atau “saweran” koin digital dari warganet.
Berdasarkan tangkapan layar pada pukul 22.02 WIB, fitur pemberian hadiah (gift) pada siaran langsung akun tersebut tampak dibiarkan menyala. Akibatnya, penonton dapat mengirimkan koin virtual yang di dalam ekosistem TikTok memiliki nilai ekonomi dan berpotensi diuangkan.

Temuan ini memunculkan persoalan serius terkait tata kelola aset digital pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan akun resmi instansi. Akun @disbudparkotatng secara terang-benderang mencantumkan identitas “Official Account Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tangerang” yang melekat pada fasilitas kedinasan dan anggaran publik.
Celah pengelolaan dan risiko penyalahgunaan secara kelembagaan, instansi pemerintah daerah tidak memiliki skema resmi untuk menghimpun dana “saweran” dari masyarakat. Penerimaan sah daerah seharusnya mengacu pada ketentuan keuangan daerah dan bermuara pada mekanisme yang akuntabel, bukan melalui fitur monetisasi platform hiburan yang pada dasarnya dirancang untuk kreator komersial.
Masalahnya, sistem pencairan koin digital pada platform media sosial umumnya terhubung ke akun atau rekening tertentu yang terverifikasi. Kondisi ini berpotensi memicu pertanyaan krusial: siapa yang mengontrol fitur gift tersebut, berapa nilai koin yang masuk selama siaran berlangsung, dan ke mana dana tersebut akan dialirkan?
Jika tidak ada kejelasan mekanisme dan pengawasan, ruang abu-abu ini rawan membuka celah penyalahgunaan aset maupun wewenang oleh pihak pengelola. Selain itu, penerimaan pemberian bernilai uang oleh aparatur atau pihak yang menjalankan tugas kedinasan bersinggungan dengan prinsip integritas dan aturan pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
Lemahnya standar operasional media sosial instansi. Aktifnya fitur gift pada akun resmi dinas mengindikasikan lemahnya tata kelola dan standar operasional prosedur (SOP) pemanfaatan media sosial pemerintah. Media sosial resmi instansi publik semestinya menjadi kanal informasi, edukasi, dan promosi kebijakan atau agenda daerah secara murni bukan panggung pengumpulan koin digital.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak Disbudpar Kota Tangerang maupun aparat pengawas internal daerah terkait dasar diaktifkannya fitur gift tersebut, status perolehan koin selama live, serta langkah mitigasi agar aset digital pemerintah tidak disalahgunakan. Pengawasan internal dan audit tata kelola media sosial instansi dinilai mendesak dilakukan demi menjaga kepercayaan publik terhadap transparansi Pemkot Tangerang. (Red)










