JAKARTA — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya resmi selangkah lagi menjadi undang-undang. Keputusan krusial ini diambil setelah Komisi III DPR RI bersama pemerintah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 18 November 2026.
Rapat penting yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut menghasilkan kesepakatan bulat di mana seluruh delapan fraksi di DPR menyatakan setuju agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan dalam rapat paripurna terdekat.

Delapan fraksi di DPR RI secara konsisten menyatakan dukungannya agar draf RUU ini segera dibawa ke sidang paripurna. Rapat pengambilan keputusan tingkat I ini menunjukkan adanya titik temu yang kuat antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memperkuat instrumen hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Naskah RUU kini bersiap untuk masuk ke tahap pengesahan akhir di Rapat Paripurna DPR RI.
“Kesepakatan ini diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.”
Berita ini menandai babak baru yang sangat dinantikan oleh publik dalam upaya penegakan hukum yang progresif, khususnya dalam memiskinkan para koruptor dan menyelamatkan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku dalam kondisi tertentu. (Red)










