JAKARTA — Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata Kelola Kerja Sama Operasi (KSO) PT Migas (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009–2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadwalkan pemeriksaan terhadap Tri Adhianto selaku mantan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, yang memegang kendali pada periode krusial perpanjangan kontrak KSO tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal di lingkungan Korps Adhyaksa, surat panggilan pemeriksaan telah dilayangkan kepada Tri Adhianto untuk hadir di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam surat panggilan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan membawa sejumlah dokumen penting guna memperdalam konstruksi hukum perkara. Potensi kerugian Negara pantastis capai Rp2 Triliun.
Kasus rasuah yang tengah dibidik oleh penyidik Jampidsus ini bukan perkara kecil. Kejaksaan Agung mencatat estimasi potensi kerugian keuangan negara akibat karut-marut tata kelola KSO Migas tersebut menyentuh angka fantastis, yakni sekitar Rp2 triliun.
Angka jumbo ini mencakup rentang waktu pengelolaan yang cukup panjang (2009–2024), di mana proses perpanjangan kerja sama KSO terjadi pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, Tri Adhianto menjabat sebagai Plt Wali Kota Bekasi. Kejaksaan terus mendalami aliran dana, efektivitas perjanjian kerja sama, serta kepatuhan prosedur hukum dan bisnis dalam pengelolaan aset energi daerah tersebut.
Sorotan publik dan penegak hukum tertuju pada Tri Adhianto lantaran posisinya pada tahun 2022 sebagai Plt Wali Kota Bekasi yang sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah dan korporasi pelat merah, KPM memegang kendali penuh atas arah kebijakan strategis, pengesahan rencana kerja, serta persetujuan korporasi yang berdampak langsung pada keuangan dan aset daerah.
Penyidik mendalami sejauh mana kebijakan strategis yang diambil pada masa kepemimpinannya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau justru membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang merugikan keuangan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, tim penyidik Jampidsus masih terus intensif memeriksa sejumlah saksi dari unsur korporasi swasta, PT Pertamina EP, maupun jajaran direksi dan pejabat Pemerintah Kota Bekasi.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi pengelolaan BUMD di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam setiap perjanjian kerja sama strategis sektor hulu migas daerah. Publik kini menanti ketegasan Kejagus dalam membongkar tuntas aktor-aktor intelektual di balik kerugian negara triliunan rupiah tersebut tanpa pandang bulu. (Red)










