Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Uncategorized

Menjamin Kepastian Hukum Korporasi melalui Verifikasi Beneficial Owner

badge-check


					Menjamin Kepastian Hukum Korporasi melalui Verifikasi Beneficial Owner Perbesar

TANGERANG – Kebijakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum yang mewajibkan pengunggahan Surat Pernyataan Persetujuan Selaku Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) mulai 1 Desember 2026 patut diapresiasi sebagai langkah progresif dalam membenahi tata kelola korporasi di Indonesia. Sebagai instrumen pelaksana dari Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2026 tentang Layanan di Bidang Badan Usaha, regulasi ini hadir untuk menutup celah administratif yang selama ini kerap dieksploitasi guna menyamarkan pengendali faktual di balik layar perseroan.

Dalam diskursus hukum bisnis, struktur badan usaha di Indonesia secara fundamental terbagi menjadi dua kutub berdasarkan status badan hukum dan batas pertanggungjawabannya, yakni badan usaha bukan badan hukum seperti Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Persekutuan Komanditer atau CV, yang berlandaskan pada Pasal 19–21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta ketentuan pendaftaran dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018, didirikan melalui perjanjian antara Sekutu Aktif (Komplementer) dan Sekutu Pasif (Komanditer).

Dalam struktur ini, tidak terdapat pemisahan harta kekayaan yang mutlak bagi pengurus; Sekutu Aktif yang menjalankan operasional harian memikul tanggung jawab hukum secara tidak terbatas hingga menyentuh harta kekayaan pribadinya apabila kewajiban persekutuan melampaui aset usaha.

Sebaliknya, Sekutu Pasif hanya bertindak sebagai penanam modal dengan tanggung jawab sebatas modal yang disetorkan, sepanjang tidak turut campur dalam pengurusan perusahaan. Karena hanya dicatatkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berupa Surat Keterangan Terdaftar bukan pengesahan status badan hukum CV umumnya digunakan untuk skala usaha kecil hingga menengah. Berbeda secara diametral, Perseroan Terbatas (PT) merupakan subjek hukum mandiri (persona standi in judicio) yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Baik PT Persekutuan Modal yang dijalankan oleh organ RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, maupun PT Perorangan untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK), memiliki karakteristik utama berupa pemisahan harta kekayaan antara perseroan dan pemiliknya. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas nilai saham yang disetor. Prinsip pemisahan tanggung jawab inilah yang melahirkan doktrin perlindungan korporasi (corporate veil), yang melindungi aset pribadi para pemegang saham dan pengurus dari gugatan pihak ketiga, kecuali terbukti terjadi penyalahgunaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau perbuatan melawan hukum (piercing the corporate veil).

Namun, dalam praktiknya, tameng perlindungan PT justru sering disalahgunakan sebagai kendaraan cangkang (shell company), praktik pinjam nama (nominee arrangement), hingga pengalihan kendali secara terselubung. Celah kerentanan tersebut paling sering terjadi pada tiga titik transaksi korporasi yang kini disasar secara spesifik oleh Ditjen AHU melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), yakni peralihan saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, serta perubahan nama pemegang saham.

Selama ini, proses perubahan data pada ketiga aspek krusial tersebut kerap direduksi sebatas pemenuhan syarat formil akta notaris tanpa adanya mekanisme verifikasi substansial mengenai persetujuan pengendali akhir (beneficial owner). Akibatnya, ruang penyalahgunaan terbuka lebar, mulai dari pengambilalihan kendali perseroan secara sepihak, rekayasa struktur kepemilikan untuk penghindaran pajak, hingga penggunaan identitas direktur dan pemegang saham boneka dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) maupun korupsi pengadaan barang dan jasa.

Melalui kewajiban melampirkan Surat Pernyataan Persetujuan Selaku Pemilik Manfaat sebagai syarat mutlak pemrosesan transaksi di SABH, negara menggeser paradigma pengawasan dari sekadar pencatatan administratif menjadi penelusuran substansial. Kebijakan ini memaksa adanya pertautan pertanggungjawaban hukum yang tegas antara data formal yang tercatat dalam sistem negara dengan pihak yang secara faktual menikmati manfaat ekonomi serta mengendalikan arah kebijakan perseroan.

Ke depan, keberhasilan regulasi ini tidak boleh berhenti pada pemenuhan kelengkapan dokumen unggahan secara prosedural semata. Diperlukan sinergi pengawasan yang ketat antara notaris selaku pejabat umum pembuat akta korporasi dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ), Ditjen AHU sebagai otoritas pengelola sistem registrasi, serta aparat penegak hukum. Apabila diimplementasikan secara konsisten, kebijakan yang efektif berlaku per 1 Desember 2026 ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan integritas iklim investasi nasional, tetapi juga secara efektif mempersempit ruang gerak kejahatan korporasi di Indonesia.

Diterbitkan Sabtu 21 November 2026.

Penulis: Sabar Manahan Tampubolon (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang – UNPAM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

KPK Siap Eksekusi UU Perampasan Aset, Desak Kriminalisasi Empat Delik Korupsi Termasuk Foreign Bribery

20 November 2026 - 17:39 WIB

Bupati Kupang Yosef Lede Buka Suara Terkait Laporan Dugaan Perkosaan Mahasiswi di Rumah Dinas

15 November 2026 - 13:06 WIB

Menhan Tinjau Langsung Puncak Latopsfib 2026 di Tangerang, Tegaskan Kesiapan Doktrin Pertahanan TNI

14 November 2026 - 15:51 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Dibuka: Dihadiri 403 Anggota di Tengah Memanasnya Wacana Hak Angket dan Pemakzulan

10 November 2026 - 12:44 WIB

Rapat Paripurna DPR RI: Pembukaan Masa Persidangan Soroti Agenda Strategis Nasional

10 November 2026 - 10:41 WIB

Trending on Uncategorized