Burhanuddin Serukan Pentingnya Sinergi untuk Indonesia Bebas Korupsi di 2045
BeritaTransformasi – Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan pentingnya peran strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul, Bogor, pada Kamis, 7 November 2024. Dalam acara bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas Tahun 2045,” para Menteri, Kepala Daerah, serta unsur FORKOPIMDA dari seluruh Indonesia turut hadir, menunjukkan komitmen bersama dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
Fokus pada Pemberantasan Korupsi dan Narkoba
Dalam arahannya, Jaksa Agung menyoroti kedelapan misi “Asta Cita” yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045. Burhanuddin menekankan bahwa salah satu misi utama adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi dengan prioritas pada pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba.
“Kejaksaan berkomitmen untuk menjalankan misi ini dengan penuh profesionalitas dan integritas,” ungkap Burhanuddin.
Peran Sentral Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi
Burhanuddin menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung langkah pencegahan korupsi. Penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada awal 2024, yang turun dari peringkat 100 menjadi 115 dengan skor stagnan di angka 34, menjadi salah satu perhatian serius Kejaksaan. Presiden RI bahkan menyebutkan kebocoran anggaran negara yang mencapai 30% di berbagai sektor, seperti belanja nasional dan penerimaan negara.
Kasus Korupsi Berdampak pada Masyarakat
Dalam paparannya, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan telah berupaya keras memberantas korupsi di sektor-sektor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti korupsi pada minyak goreng, impor garam, gula, serta kasus pengelolaan dana investasi negara seperti ASABRI dan JIWASRAYA. “Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjamin pengelolaan negara yang amanah dan transparan,” ujar Burhanuddin.
Penerapan Nilai Anti Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari
Burhanuddin menekankan pentingnya nilai-nilai integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalitas yang perlu tertanam dalam diri setiap aparatur negara sebagai upaya awal mencegah korupsi. Ia juga mengimbau pimpinan unit kerja pemerintahan untuk meneladani sikap anti korupsi demi menjadi panutan di lingkungannya.
“Mulailah pencegahan korupsi dari diri sendiri dan lingkungan kerja masing-masing,” katanya.
Pencegahan dan Pendampingan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara
Menurut Burhanuddin, Kejaksaan juga melakukan pendekatan preventif dalam pemberantasan korupsi melalui peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir perilaku koruptif di berbagai daerah, sekaligus menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara
Di sisi lain, Kejaksaan kini menerapkan pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi, yakni berfokus pada pemulihan kerugian negara dengan menelusuri dan menyita aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan upaya ini, Kejaksaan tidak hanya mengincar pelaku, namun juga berusaha mengembalikan hak-hak negara yang hilang.
Jaksa Agung berharap Rapat Koordinasi Nasional ini dapat memperkuat sinergi antara instansi pemerintah, khususnya FORKOPIMDA, dalam mencegah dan memberantas korupsi di daerah masing-masing. Burhanuddin optimis dengan kerjasama yang kuat, Indonesia akan menjadi bangsa yang maju, adil, dan makmur, sesuai visi Indonesia Emas Tahun 2045, terbebas dari korupsi. (Muzer)
