BANDUNG, JAWA BARAT — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung memasuki babak baru. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi melakukan penahanan terhadap tersangka berinisial B.K., yang diketahui menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Penahanan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, setelah B.K. menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih enam jam. Penyidik kemudian menitipkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Perkara ini menjadi sorotan tajam publik karena penyidik mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan mencolok dalam pelaksanaan proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) UPI Bandung Tahun Anggaran 2024. Proyek strategis ini bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data dan temuan awal di lapangan, proyek tersebut sarat akan indikasi maladministrasi dan akal-bulus anggaran. Betapa tidak, progres pekerjaan di lapangan diduga baru mencapai 75,34%, namun realisasi pencairan pembayaran justru telah mencapai 100%.
Ketimpangan ekstrem antara progres fisik dan penyerapan anggaran ini mengakibatkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp25,98 miliar. Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dalam mengawal proyek-proyek yang dibiayai oleh pinjaman internasional maupun dana negara.
Kejati Jabar diharapkan tidak berhenti pada penetapan PPK berinisial B.K. saja, melainkan terus mengembangkan penyidikan untuk membongkar aktor-aktor intelektual lain, termasuk pihak kontraktor maupun konsultan perencana atau pengawas yang turut menikmati aliran dana haram dari proyek mangkrak berkedok fasilitas pendidikan tinggi tersebut.
