JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Terbaru, lembaga antirasuah memanggil dan memeriksa sembilan kepala kantor pertanahan (Kakantah) guna mendalami dugaan aliran dana serta praktik setoran dari daerah kepada pejabat di tingkat pusat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pada Selasa (10/11/2026) tersebut salah satunya menyoroti dugaan aliran uang setoran dari daerah ke pusat.
> “(Terkait dugaan) setoran ke atas,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan lintas wilayah dan penggeledahan kantor BPN. Dari sembilan pejabat yang dipanggil, delapan kepala kantor pertanahan menjalani pemeriksaan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Kedelapan pejabat tersebut meliputi, Rarif Setiawan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik). Wida Rahardian Aji (Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I). Agung Basuki (Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II). Nursuliantoro (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo). Nasep Vandi Sulistyo (Kepala Kantor Pertanahan Situbondo). Mateus Joko Slameto (Kepala Kantor Pertanahan Mojokerto). Istanto Nurhidayat (Kepala Kantor Pertanahan Malang). M. Sochib Lutfi (Kepala Kantor Pertanahan Jember).
Sementara itu, satu saksi lainnya yakni Budi Kristiyana, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan terhadap para saksi ini juga dilakukan untuk mengonfirmasi temuan dari serangkaian penggeledahan sebelumnya di sejumlah kantor pertanahan, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur.
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Amerika Serikat, dan dolar Singapura dengan nilai keseluruhan mencapai ratusan juta rupiah. KPK menduga sebagian dana tunai tersebut berkaitan erat dengan setoran dari kantor-kantor pertanahan di wilayah Jawa Timur kepada oknum pejabat di Kanwil BPN Jatim.
Pengembangan kasus suap HGB dan mutasi jabatan. Pengusutan ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara pokok tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yang terdiri dari unsur pejabat ATR/BPN serta pihak swasta.
Lebih lanjut, penyidik mendalami indikasi penerimaan uang lain di lingkup ATR/BPN yang tidak sekadar terbatas pada pelayanan pertanahan. Praktik lancung tersebut disinyalir turut merambah proses pembinaan karier birokrasi, mulai dari rotasi, promosi, hingga mutasi jabatan.
Pemeriksaan maraton terhadap para kepala kantor pertanahan ini menjadi babak penting untuk membongkar rantai korupsi struktural di kementerian yang memegang mandat pelayanan administrasi pertanahan masyarakat. Publik kini mendesak KPK agar mengungkap secara terang-benderang siapa saja aktor intelektual di balik aliran dana tersebut, membongkar mekanisme setoran “ke atas”, serta memastikan apakah modus serupa juga terjadi pada lini pelayanan dan manajemen birokrasi lainnya di tubuh ATR/BPN. (Red)
