Jakarta kembali menjadi saksi atas sebuah langkah akademis yang inspiratif. Pada hari Selasa, 10 November 2026, denyut suasana di dalam gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) terasa sedikit berbeda dari biasanya. Rombongan Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Angkatan Kelas Eksekutif 45 yang di ketuai oleh Muchammad Andriyansyah hadir memenuhi ruangan tersebut. Mereka meramaikan gedung konstitusi bukan sebagai pihak bersengketa, melainkan sepenuhnya sebagai insan pembelajar. Kunjungan akademik ini sukses menjadi oase penyegar bagi mahasiswa pekerja profesional, yang sengaja mengambil jeda rutinitas kantor demi menyelami langsung jantung ketatanegaraan Indonesia.
Mempelajari cabang ilmu hukum semata-mata dari balik meja kelas dan tumpukan buku diktat yang tebal dirasa tidak akan pernah cukup. Ratusan doktrin yang hanya dihafal dari literatur sering kali terasa berjarak jauh dengan kerasnya realitas yang terjadi di lapangan peradilan. Menyadari adanya kesenjangan pemahaman tersebut, agenda kunjungan ke Mahkamah Konstitusi dengan sengaja digagas sebagai jembatan emas bagi cendekiawan muda. Tujuannya amatlah mulia, yakni menghubungkan deretan teks-teks hukum di bangku kuliah dengan denyut keadilan sosial nyata. Di tempat peradilan tertinggi inilah roh konstitusi negara dijaga secara independen, ditafsirkan dengan rasionalitas, dan senantiasa ditegakkan dengan penuh kewibawaan yang absolut.
Bagi setiap mahasiswa hukum, menginjakkan kaki langsung di dalam gedung kebanggaan MKRI adalah sebuah keharusan mutlak. Langkah ini ditempuh demi memahami secara lebih tajam bagaimana praktik tata negara dijalankan, serta mengetahui seberapa besar cakupan wewenang lembaga tinggi negara tersebut. Dalam menapaki perjalanan intelektual ini, rombongan mahasiswa tentu saja tidak melangkah sendirian tanpa arah. Mereka didampingi secara intensif oleh pakar hukum sekaligus dosen terkemuka STIH, yakni Bapak Rioberto Sidauruk, S.H., M.H. Kehadiran sosok figur akademis dalam rombongan tersebut jelas bukan sekadar pelengkap formalitas administratif belaka.
Bapak Rioberto mengambil peran aktif membedah berbagai realitas persidangan yang disaksikan langsung oleh para mahasiswa, lantas merajutnya kembali dengan teori-teori hukum tata negara. Metode pendampingan langsung ini berhasil mengubah gaya bahasa konstitusi yang sering terasa kaku, menjadi sebuah diskursus segar yang membumi, masuk akal, dan sangat relevan dengan zaman modern. Terdapat pula pesan sarat makna yang ditegaskan dengan vokal oleh beliau guna membakar semangat maupun idealisme seluruh rombongan yang antusias.
Beliau membedah benang merah sejarah perjuangan kaum terpelajar dengan arah peradaban negara yang ada. “Dalam sejarah bangsa, hampir sebagian besar permohonan perubahan konstitusi yang mengubah arah bangsa adalah karena pemikiran mahasiswa, termasuk pengujian Undang-Undang ke MK,” ujarnya dengan sangat lugas dan berwibawa. Melalui sebuah refleksi historis yang mendalam ini, beliau bermaksud menekankan bahwa mahasiswa STIH Gunung Jati otomatis mengemban tanggung jawab moral besar dalam setiap proses pembelajaran hukum. Mereka diwajibkan untuk senantiasa memposisikan dirinya secara tegas sebagai agen perubahan sosial sejati di masyarakat luas.
Pesan progresif ini terbukti mengena bagi seluruh peserta Kelas Eksekutif 45. Status kelas eksekutif pada dasarnya menandakan bahwa mereka merupakan individu-individu matang yang telah memiliki kekayaan pengalaman hidup, jejak karier profesional, serta latar pekerjaan lintas sektoral. Momentum istimewa di Jakarta inilah yang menjadi wadah luar biasa guna mendobrak cara pandang konservatif. Dengan mengamati pola kerja para pilar peradilan secara faktual, kelompok mahasiswa ditantang kuat agar mulai membangun kerangka pemikiran yang jauh lebih tajam, kritis, holistik, serta sangat objektif setiap membedah masalah hukum.
Melalui seluruh aktivitas lapangan bernilai tinggi ini, terselip harapan mulia di pundak para mahasiswa Kelas Eksekutif 45. Kampus sangat berharap agar mereka tidak mudah berpuas diri dengan perolehan pencapaian akademis semata. Setiap individu dituntut sanggup meresapi urgensi tegaknya konstitusi, menjunjung esensi supremasi hukum, dan mendukung peran lembaga peradilan perawat demokrasi. Lawatan bersejarah ke MKRI ini pada akhirnya diyakini berhasil menjadi fondasi utama demi kelak mencetak para penegak hukum berintegritas tinggi yang mampu menjaga nurani keadilan seluruh bangsa.
