JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan membuka peluang untuk mendalami temuan yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait dugaan kejanggalan dalam alokasi anggaran negara. Sorotan ini tertuju pada delapan paket pengadaan jasa influencer senilai total Rp14,69 miliar yang dialirkan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Perusahaan tersebut diketahui memiliki afiliasi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Langkah awal KPK, telaah yuridis dan kewenangan.
Menanggapi desakan publik atas transparansi anggaran tersebut, pihak KPK menegaskan bahwa lembaga antirasuah tidak akan langsung bertindak tanpa melalui mekanisme kajian awal. Tim pengkaji internal harus memastikan apakah temuan ICW tersebut memenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi serta berada di dalam ranah kewenangan lembaga.
“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam…” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis 12/11/2026.
Penggunaan dana negara untuk pos jasa influencer dan media sosial belakangan ini kerap menuai kritik tajam dari berbagai kalangan masyarakat sipil. ICW menilai bahwa alokasi anggaran belasan miliar rupiah dari instansi pemerintah kepada korporasi yang berafiliasi dengan pejabat publik atau figur sentral berpotensi memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest), serta mengabaikan prinsip efisiensi anggaran di tengah efisiensi belanja negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Rans Animasi Indonesia maupun kementerian terkait yang dimaksud dalam temuan ICW masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan hak jawab secara berimbang.
KPK memastikan setiap laporan atau temuan data dari masyarakat maupun lembaga pemantau independen akan ditelaah secara objektif sesuai prosedur hukum yang berlaku. (Red)
