JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya mengimplementasikan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya setelah resmi disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).
Meski menyambut baik pengesahan tersebut, lembaga antirasuah mengingatkan bahwa pemulihan keuangan negara (asset recovery) dan efek jera masih memerlukan penguatan regulasi lanjutan, khususnya kriminalisasi sejumlah delik korupsi yang belum terakomodasi dalam hukum nasional.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat ditemui awak media pada Jumat (20/11/2026) menyatakan bahwa pengesahan regulasi perampasan aset sejalan dengan arah pemberantasan korupsi yang mengedepankan pengembalian kerugian negara, efek jera pelaku, serta perbaikan sistem untuk menutup celah kerawanan korupsi.
“Selain berperan sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, setiap langkah penindakan yang dijalankan KPK diharapkan juga menjadi sarana edukasi publik guna menciptakan efek gentar,” demikian pokok pernyataan yang disampaikan Budi Prasetyo.
Celah regulasi dan empat delik belum dikriminalisasi di balik kesiapan operasional pelaksanaan UU Perampasan Aset, KPK menyoroti perlunya perluasan payung hukum antikorupsi ke depan. Budi menekankan bahwa masih terdapat empat delik korupsi yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum nasional, termasuk praktik penyuapan terhadap pejabat asing (foreign bribery).
Menurut Budi, diskursus mengenai keempat delik tersebut perlu didorong menjadi agenda penguatan regulasi agar penindakan maupun pencegahan korupsi memiliki jangkauan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap modus kejahatan lintas batas maupun celah hukum yang ada.
“Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.” kata Budi Prasetyo, Jumat (20/11/2026). (Red)














