JAKARTA UTARA — Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola proyek strategis nasional kembali bergulir panas. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara secara resmi mengonfirmasi bahwa penyidik telah memeriksa lebih dari 30 orang saksi guna mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC).
Pemeriksaan maraton ini dilakukan sebagai rangkaian proses penyidikan mendalam untuk membongkar potensi kerugian keuangan negara serta menguak oknum-oknum yang bermain di balik proyek infrastruktur vital yang menghubungkan wilayah Cibitung dengan Pelabuhan Tanjung Priok tersebut.

Puluhan saksi diperiksa, penggeledahan telah dilakukan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Roy Riady, saat ditemui di Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Selasa (17/11/2026), menegaskan bahwa proses hukum ini masih terus berjalan secara progresif dan tidak akan berhenti pada pemanggilan saksi semata.
“Sudah 30 lebih yang diperiksa,” tegas Roy Riady di hadapan awak media.
Selain memeriksa puluhan pihak terkait dari unsur-unsur yang diduga terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan proyek, penyidik Kejari Jakarta Utara juga telah mengambil langkah tegas berupa serangkaian tindakan penggeledahan di sejumlah titik strategis. Langkah paksa ini dilakukan untuk mengamankan barang bukti tambahan, dokumen kontrak, serta jejak aliran dana yang berkaitan dengan dugaan korupsi tata kelola pembangunan tol tersebut.
Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang dirancang sebagai urat nadi logistik nasional untuk mendongkrak efisiensi arus barang ke Pelabuhan Tanjung Priok kini diuji integritasnya. Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan ketat terhadap setiap rupiah anggaran infrastruktur, baik dari sektor pembiayaan swasta maupun negara.
Kejari Jakarta Utara dipastikan akan terus mendalami unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang (abuse of power), serta potensi mark-up atau maladministrasi dalam pelaksanaan proyek. Publik kini menanti langkah lanjutan dari Korps Adhyaksa dalam menetapkan pihak-pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan rasuah di proyek tol lintas wilayah tersebut. (Red)














