JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal (Irjen) Eko Hadi Santoso dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP).
Sidang etik yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11) ini memutuskan bahwa perwira tinggi tersebut terbukti melakukan pelanggaran berat terkait dugaan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan pembacaan putusan sidang KKEP, Irjen Eko Hadi Santoso dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencederai marwah institusi kepolisian dan keamanan negara. Atas pelanggaran tersebut, majelis sidang menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH.
Langkah ini menegaskan komitmen transparansi dan ketegasan internal Polri dalam menegakkan supremasi hukum serta menjaga integritas institusi dari segala bentuk pelanggaran profesional maupun penyalahgunaan wewenang. Kendati demikian, menanggapi putusan berat tersebut, pihak Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding. (Red)














