Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Hukum

KPK Tegaskan Belum Ada Bukti Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Pengaruhi Proses Penindakan dan OTT

badge-check


					KPK Tegaskan Belum Ada Bukti Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Pengaruhi Proses Penindakan dan OTT Perbesar

JAKARTA — Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ditemukan adanya bukti atau indikasi keterkaitan antara isu penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan proses penindakan hukum di tubuh lembaga antirasuah, termasuk dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan (OTT).

Pernyataan tegas ini disampaikan untuk merespons berbagai spekulasi dan isu yang berkembang di ruang publik terkait dugaan kebocoran informasi penyelidikan dan penyidikan. Menurut Taufik, sejumlah isu kebocoran informasi dalam kegiatan operasional KPK telah melalui proses klarifikasi internal.

“Kabar kebocoran di luar kegiatan aparat penegak hukum lain tidak berkaitan dengan operasi yang dilakukan KPK,” ujar Taufik sebagaimana termuat dalam keterangan resmi penjelasannya, (16/11/2026).

Soroti kasus pemerasan Bupati Pemalang dan praktik “Calo Perkara”. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan KPK turut menyinggung perkembangan penanganan perkara yang melibatkan Dias Oktavianto, mantan staf administrasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersama ayahnya, Lilik Budik Suprianto.

Kasus tersebut berkaitan dengan tindak pidana pemerasan terhadap Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.
Berdasarkan pendalaman penyidik, kedua tersangka diduga kerap memperjualbelikan pengaruh dengan mengaku dapat “mengamankan” penanganan perkara di lingkungan KPK.

Praktik lancung semacam ini menjadi perhatian serius penegak hukum guna memberantas sindikat calo perkara yang kerap mencatut nama pejabat tinggi lembaga penegak hukum.

KPK memastikan lembaganya akan terus bekerja secara profesional, transparan, dan berlandaskan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh intervensi maupun disinformasi dari pihak-pihak luar yang berupaya mencederai integritas penegakan hukum di Indonesia. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Skandal Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar: Polri Tetapkan Empat Tersangka, Termasuk Mantan Kapolri

17 November 2026 - 11:39 WIB

Ketua KPK Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan

16 November 2026 - 16:17 WIB

Labirin Mafia Tanah: Antara Birokrasi Pengaduan dan Urgensi Perlindungan Hak Rakyat

15 November 2026 - 10:21 WIB

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar dalam Proyek UPI, PPK Akhirnya Ditahan Kejati Jabar

14 November 2026 - 15:49 WIB

KPK Buka Peluang Dalami Temuan ICW: Soroti 8 Paket Pengadaan Jasa Influencer Senilai Rp14,69 Miliar ke PT Rans Animasi Indonesia

13 November 2026 - 12:55 WIB

Trending on Hukum