REMBANG– Tuduhan ini bukan sekadar bisik-bisik, melainkan jeritan perlawanan dari rakyat kecil yang diperas oleh penguasa desa. Kepala Desa Jeruk, Kecamatan Pancur, diduga telah menyalahgunakan jabatannya dengan cara paling kejam: merampok 70% laba usaha rakyatnya.
Pelapor bernama Bayu, seorang pengusaha kecil, harus menyaksikan kerja kerasnya dikoyak-koyak oleh keserakahan sang kepala desa. Laporan resmi telah dilayangkan, namun seolah-olah kasus ini adalah momok yang tak berani disentuh.
Ada apa dengan hukum di Rembang?
Alih-alih ditangani oleh Unit 3 Tipikor Polres Rembang—yang seharusnya menjadi garda terdepan—kasus ini justru dilimpahkan ke Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Sikap ini memicu amarah dan pertanyaan publik:
Apakah aparat penegak hukum di Rembang takut pada sosok seorang kepala desa?
Mengapa kasus yang jelas-jelas Pungli ini harus “naik kelas”?
Apakah ini pertanda bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas?
Jika benar seorang kepala desa berani meminta 70% laba usaha—sebuah angka yang lebih mirip dengan pajak premanisme daripada biaya administrasi—maka ini bukan lagi sekadar kasus korupsi, melainkan sebuah bentuk kejahatan terorganisir yang dilindungi oleh jabatan.
Masyarakat Rembang kini menanti kejelasan. Bola panas ada di tangan aparat penegak hukum. Akankah mereka berani menunjukkan ketegasan, ataukah kasus ini akan menjadi bukti baru bahwa keadilan di negeri ini hanya berlaku bagi yang berkuasa? (Red)
