MEDAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Langkah tegas dilakukan penyidik lembaga antirasuah dengan menggeledah enam lokasi berbeda yang disinyalir menjadi tempat penyimpanan barang bukti penting.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa maraton penggeledahan ini dilaksanakan pada awal pekan ini, tepatnya Senin dan Selasa (9–10 November 2026).
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9 dan 10 November), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di enam lokasi, yakni dua lokasi kantor dan empat lokasi rumah,” ujar Budi Prasetyo, Rabu (11/11/2026).
Titik geledah kantor Satker hingga kediaman mantan pejabat. Berdasarkan data penyidikan, keenam lokasi yang disasar oleh tim penyidik KPK meliputi: Kantor Satker Wilayah 1 BBPJN Sumut. Kantor Satker Wilayah 2 BBPJN Sumut. Rumah pihak swasta selaku kontraktor pembangunan jalan (dua lokasi). Rumah mantan Kadis PU Sumut, Topan Ginting. Rumah mantan Kasatker di BBPJN Sumut.
Dari penggeledahan intensif tersebut, penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik serta dokumen-dokumen krusial yang berkaitan langsung dengan aliran dana dan skandal korupsi proyek infrastruktur ini.
Langkah penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan masif yang tengah digeber oleh KPK. Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, di mana tujuh orang di antaranya telah resmi ditahan untuk kepentingan hukum lebih lanjut.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap proyek pengadaan barang dan jasa, khususnya infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi perekonomian daerah. Publik kini menanti ketegasan penegak hukum untuk membongkar tuntas akar permasalahan hingga menyeret seluruh pihak yang terlibat ke muka hukum.
Tim Redaksi akan terus memantau perkembangan terbaru terkait penahanan para tersangka dan hasil laboratorium forensik atas barang bukti elektronik yang disita KPK. (Red)
