JAKARTA — Kuasa hukum pemohon perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden, Bambang Widjojanto, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang jalurnya proses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang usai menghadiri sidang pembacaan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Bambang menyoroti pertimbangan hukum yang dibacakan oleh majelis hakim MK. Menurutnya, fakta pertimbangan hukum dalam sidang memperlihatkan adanya persoalan serius terkait pemenuhan syarat pencalonan yang dapat disikapi melalui langkah hukum dan politik tahap berikutnya.
“Itulah putusan yang paling substansial pertimbangan hukumnya,” ujar Bambang kepada awak media usai persidangan.
Lebih lanjut, Bambang merujuk pada ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur landasan konstitusional pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.
Ia menekankan bahwa poin perbuatan tercela yang tersurat dalam fakta persidangan MK dapat dikembangkan sebagai pintu masuk DPR untuk memulai proses pemakzulan.
“Pasal 7A, seseorang yang melakukan perbuatan tercela, walaupun dia sudah disahkan menjadi wakil presiden, maka perbuatan tercela itu melalui proses di Mahkamah Konstitusi terbukti. Dengan terbuktinya perbuatan tercela, maka dasar untuk melakukan impeachment menjadi terbuka,” tegas Bambang.
Isu ini berpotensi memicu dinamika hukum dan politik baru di ranah legislatif, mengingat mekanisme pemakzulan wakil presiden memerlukan proses politik resmi di DPR hingga putusan akhir di MPR. (**)
