TANGERANG – Munculnya 219 paket pengadaan barang dan jasa dengan total pagu anggaran Rp48,309 miliar di RSUD Panunggangan Barat, Kota Tangerang, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam.
Persoalan ini kian memancing tanda tanya publik setelah Direktur RSUD Panunggangan Barat, dr. Ika, memilih bungkam saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat.

Berdasarkan data yang tercantum pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), paket pengadaan di unit pelaksana teknis di bawah naungan Dinas Kesehatan Kota Tangerang tersebut sebelumnya tercatat nihil pada APBD Murni.
Namun, pada APBDP 2026, jumlahnya langsung melonjak drastis menjadi 219 paket dengan jadwal pemilihan yang menumpuk pada akhir tahun, yakni Oktober hingga November 2026.
Sekretaris Jenderal Lembaga Bantuan Hukum Gerbong Keadilan Rakyat (LBH BONGKAR), Irwansyah, S.H., menilai lonjakan anggaran dari nol paket pada APBD Murni menjadi puluhan miliar rupiah di APBDP perlu diuji transparansi dan kematangan perencanaannya. Menurut dia, penumpukan ratusan paket pengadaan di penghujung tahun anggaran rawan menimbulkan persoalan tata kelola apabila tidak dibarengi kesiapan spesifikasi, kebutuhan riil layanan, serta akuntabilitas yang terbuka kepada masyarakat.
“Lonjakan anggaran dari nol paket murni menjadi puluhan miliar rupiah di APBDP dengan jadwal pemilihan yang menumpuk di akhir tahun harus dibuka secara terang-benderang sesuai ketentuan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan pengadaan barang/jasa pemerintah.” ujarnya, (21/11/2026).
Titik kritis yang perlu dijawab Dinkes dan Manajemen RSUD terhadap pengadaan di RSUD Panunggangan Barat mengarah pada sejumlah aspek mendasar yang patut dijelaskan oleh pihak manajemen rumah sakit maupun Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
- Mengapa ratusan paket baru muncul pada perubahan anggaran dan terakumulasi di akhir tahun, sementara layanan rumah sakit baru memasuki fase operasional?
- Paket mana saja yang benar-benar mendesak untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat, dan mana yang berpotensi tergesa-gesa dieksekusi karena mengejar serapan anggaran?
- Sikap diam pejabat publik saat dikonfirmasi awak media justru mempertebal kecurigaan publik dan bertentangan dengan semangat transparansi pengelolaan anggaran daerah.
Hingga berita ini disusun, dr. Ika selaku Direktur RSUD Panunggangan Barat belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang dikirimkan redaksi terkait rincian 219 paket pengadaan tersebut. Upaya konfirmasi lanjutan kepada pihak RSUD Panunggangan Barat maupun Dinas Kesehatan Kota Tangerang masih terus diupayakan guna memperoleh penjelasan berimbang. (Red)














