TANGERANG — Di balik aliran air dan tumpukan material konstruksi di Jalur Irigasi Cilampe, Kabupaten Tangerang, mengendap kekhawatiran mendalam mengenai kualitas pembangunan infrastruktur publik. Proyek Lanjutan Rehabilitasi Irigasi Cilampe senilai Rp3,3 miliar yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten kini disorot tajam karena diduga dipenuhi rekayasa administratif dan pengikisan spesifikasi teknis (down-spec).
Pekerjaan fisik yang dipercayakan kepada kontraktor CV Batavia Benteng Djaya tersebut ditenggarai menyimpan cacat serius. Temuan lapangan serta penelusuran dokumen mengindikasikan adanya ketidaksesuaian yang bermula dari meja perencanaan hingga pelaksanaan struktur di lapangan.
Perencanaan diduga “Copy-Paste” tanpa uji tanah. Dugaan akar masalah bermula dari penyusunan dokumen perencanaan teknis. Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat dan Daerah (KITA-PD) DPW Provinsi Banten menengarai adanya kemiripan atau pola penyusunan yang menyerupai dokumen perencanaan tahun anggaran sebelumnya (copy-paste).
Konsultan perencana diduga kuat tidak melakukan pengujian mekanika tanah (soil investigation) secara memadai di lokasi pekerjaan. Padahal, dalam standar teknik sipil, soil investigation merupakan acuan utama untuk mengukur daya dukung tanah, sudut geser, dan kadar air guna merancang struktur dinding penahan tanah (retaining wall) atau turap yang aman.
Tanpa data parameter tanah yang akurat, turap penahan debit air irigasi rentan terhadap tekanan lateral dan pergeseran tanah dasar (sliding), yang berisiko memicu retak, miring, hingga ambrol saat debit air meningkat.
Misteri penyusutan fimensi ketinggian turap. Selain aspek perencanaan, pelaksanaan fisik di lapangan menyajikan ketidaksesuaian dimensi konstruksi. Berdasarkan dokumen rencana awal, tinggi dinding turap dipatok pada angka 3,5 meter. Namun, hasil pengukuran dan pengamatan di lokasi menunjukkan tinggi bangunan turap yang terpasang diperkirakan hanya berkisar antara 2,8 hingga 3 meter.
Selisih sekitar 50 hingga 70 sentimeter tersebut berpengaruh langsung terhadap pemangkasan volume material—seperti semen, pasir, batu, serta besi tulangan. Hal ini memperkuat dugaan adanya indikasi pengikisan spesifikasi (down-spec) untuk menekan biaya operasional.
Selain itu, pengerjaan di lapangan disinyalir mengabaikan kaidah keselamatan sipil dan manajemen aliran air sementara, yang berdampak pada stabilitas lereng di sekitar area konstruksi.
KITA-PD Banten layangkan surat audiensi dan uji lapangan. Menanggapi temuan ini, DPW KITA-PD Provinsi Banten melalui Surat Nomor: 024/DPW-KITA-PD/IX/2026 tertanggal 29 September 2026 telah resmi melayangkan surat permohonan audiensi dan klarifikasi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten.
Ketua DPW KITA-PD Banten, Dedi Haryanto, meminta Dinas PUPR Banten bersama pihak terkait untuk melakukan uji verifikasi dan pengukuran ulang dimensi serta volume pekerjaan turap secara objektif dan terbuka di lapangan.
“Perencanaan tanpa soil investigation dan pengurangan dimensi tinggi turap ini bukan sekadar kelalaian kecil, melainkan indikasi penyimpangan teknis yang serius dan terstruktur. Pihak berwenang harus segera melakukan pemeriksaan mendalam terhadap seluruh pihak yang terlibat,” tegas Dedi Haryanto, (2/10/26)..
Surat permohonan tersebut juga ditembuskan kepada Inspektorat Provinsi Banten, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Banten, serta DPP KITA-PD sebagai langkah kontrol sosial masyarakat.
Kabid SDA PUPR Banten nembisu di tengah bergulirnya isu penyimpangan anggaran Rp3,3 miliar ini, fungsi pengawasan Dinas PUPR Provinsi Banten dipertanyakan. Upaya konfirmasi yang dikirimkan jurnalis kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air (Kabid SDA) Dinas PUPR Banten, Isvan Taufik, belum mendapatkan respons atau tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan.
Pihak Dinas PUPR Banten masih memilih bungkam terkait lolosnya dokumen perencanaan yang diduga copy-paste serta adanya perbedaan dimensi tinggi turap di lokasi pekerjaan. (**)
