DEN HAAG, BELANDA — Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menjatuhkan putusan bersejarah dengan menyatakan Myanmar terbukti melakukan tindakan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine Utara, Kamis 19 November 2026.
Putusan tersebut dibacakan oleh Presiden ICJ Yuji Iwasawa pada Kamis, 19 November 2026, melalui pemungutan suara sembilan berbanding enam hakim. Dalam pertimbangannya, ICJ menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya.

Mahkamah juga mencatat terjadinya kekerasan seksual secara luas, kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta serangan terhadap warga sipil yang berupaya melarikan diri. ICJ secara tegas menolak dalil pembelaan pihak Myanmar yang mengklaim operasi militer pada 2017 merupakan langkah sah untuk menghadapi pemberontakan.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam hukum internasional karena untuk pertama kalinya ICJ menyatakan suatu negara secara langsung bertanggung jawab atas tindak kejahatan genosida. Pembunuhan ribuan warga sipil Rohingya di Rakhine Utara, kekerasan seksual masif, kekerasan ekstrem terhadap anak, serta penyerangan terhadap warga yang melarikan diri oleh pasukan keamanan Myanmar.
Dalih operasi militer 2017 sebagai respons sah atas pemberontakan ditolak oleh pengadilan. Menjadi putusan perdana ICJ yang menetapkan pertanggungjawaban negara atas genosida. Bagaimana dampak yuridis putusan ini terhadap mekanisme penegakan Konvensi Genosida dan sengketa hukum internasional lainnya ke depan?














