JAKARTA — Suasana Rapat Kerja di Gedung Parlemen mendadak memanas setelah Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, secara terbuka meluapkan kekecewaannya terhadap mekanisme koordinasi di tingkat kementerian. Di hadapan Komisi XIII DPR RI pada Selasa (17/11/2026).
Pigai blak-blakan membongkar bahwa kementeriannya tidak pernah sekali pun diundang atau diajak menggelar rapat koordinasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, selama kurun waktu 2 tahun 3 bulan terakhir.

Pernyataan tajam ini disampaikan Pigai demi membuka mata publik serta mendesak adanya perbaikan fundamental dalam tubuh birokrasi pemerintahan. “Kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara” ujar Pigai dalam paparannya.
Pigai menegaskan bahwa langkahnya membuka borok koordinasi internal ini bukanlah bentuk serangan personal, melainkan bentuk kecintaannya terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif. Ia membandingkan kementeriannya dengan kementerian di bawah koordinasi menko lain yang rutin menggelar sinkronisasi program setiap pekan.
“Ini pernyataan di Parlemen, Pak. Kan Bapak bilang kita boleh jaga, tapi kenyataan ini tidak bisa kita jaga. Bagaimana Menko tidak bisa rapat dengan kementerian/lembaga di bawahnya? Ya, ya, itu saya kalau iya. Kita ngomong jujur untuk memperbaiki negara ya,” kata Pigai dengan nada tegas di depan para legislator Komisi XIII DPR RI.
Ia menambahkan, “Jadi khusus untuk ini, sebagaimana yang saya sampaikan, belum pernah kami rapat selama dua tahun. Kementerian atau lembaga, Menko-menko lain setiap minggu, Pak. Kita enggak pernah, Pak.” sambungnya.
Selain mengeluhkan nihilnya frekuensi rapat koordinasi, Pigai turut melontarkan kritik keras terkait pelibatan Kemenko Kumham Imipas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Menurutnya, langkah koordinasi dengan Menko Imipas untuk proses yudisial justru mencederai prinsip penanganan yang selama ini ia dorong, yakni pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).
“Tadi Komnas HAM saya dengar koordinasi dengan Menko Imipas untuk proses yudisial. Ah, ini apa ini? Dulu kita ini ambil posisi restorative justice, terus kenapa tiba-tiba ada yudisial? Memang Menko Imipas bisa apa?” kritik Pigai.
Ia juga mengklaim bahwa sejumlah terobosan hukum dan penyelesaian kasus besar, seperti penyelesaian kasus Paniai, merupakan hasil dari inisiatif, kerja keras, serta investigasi mandiri yang dilakukannya tanpa dukungan koordinasi lintas sektoral yang memadai.
Pengungkapan blak-blakan dari seorang menteri kabinet terhadap pejabat atasannya (Menko) ini memicu sorotan tajam dari berbagai kalangan pengamat politik dan hukum. Lemahnya sinergi dan komunikasi antarlembaga dinilai dapat menghambat visi besar pemerintah, khususnya dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di tanah air.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kemenko Kumham Imipas maupun jajaran terkait masih dinantikan respons resminya guna menanggapi kritik terbuka yang dilontarkan oleh Menteri HAM di ruang sidang dewan tersebut. (Red)














