Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Hukum

Proyek Jalan TPA Jatiwaringin Rp11,49 Miliar Diduga Asal-Asalan, APH Diminta Usut

badge-check


					Proyek Jalan TPA Jatiwaringin Rp11,49 Miliar Diduga Asal-Asalan, APH Diminta Usut Perbesar

KABUPATEN TANGERANG – Proyek pembangunan akses jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, senilai Rp11.490.900.000 dari APBD Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan tajam. Kondisi fisik pekerjaan di lapangan diduga kuat menyimpang dari standar teknis konstruksi jalan beban berat, sehingga memicu pertanyaan serius atas efektivitas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan data kontrak bernomor T/0.3.2/03/67360974/PPK/PSLB3/DLHK/2026 dengan masa pelaksanaan 90 hari kalender, proyek strategis tersebut dikerjakan oleh CV Vir Maju Bersama. Namun, pantauan langsung di lokasi pada Rabu (18/11/2026) di kawasan Rajeg Mulya, Kecamatan Sukadiri, justru memperlihatkan sejumlah kejanggalan teknis yang mengkhawatirkan.

Material bercampur limbah dan lapisan pondasi lemah. Badan jalan yang dirancang menopang lalu lintas truk sampah bermuatan berat masih didominasi tanah dan batu makadam tanpa lapisan penutup memadai, bahkan ditemukan material timbunan yang tercampur limbah domestik.

Genangan cairan hitam pekat yang diduga air lindi tampak menggenangi bahu jalan akibat buruknya sistem drainase. Dalam standar teknik sipil, paparan air lindi berisiko merusak daya dukung tanah dasar (subgrade) dan mempercepat kerusakan struktur jalan.

Susunan bongkahan batu besar di bagian tepi jalan tampak tidak beraturan dan diragukan tingkat pemadatannya. Pada segmen jalan yang sudah dicor beton, permukaan beton yang relatif baru justru sudah mengalami retak rambut (plastic shrinkage cracking) di sejumlah titik indikasi kuat lemahnya pengawasan mutu beton (quality control), metode pengecoran, maupun proses perawatan beton (curing).

Temuan lapangan tersebut memunculkan pertanyaan krusial mengenai fungsi pengendalian kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta konsultan pengawas.
Dengan pagu anggaran mencapai Rp11,49 miliar.

Publik mendesak agar pelaksanaan proyek tidak sekadar mengejar serapan anggaran dan target tenggat waktu 90 hari kalender dengan mengorbankan spesifikasi teknis dan umur rencana konstruksi.

Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Jenderal LBH BONGKAR (Gerbong Keadilan Rakyat), Irwansyah, S.H., mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian untuk segera turun tangan melakukan audit investigatif dan uji fisik konstruksi (core drill dan pengujian kuat tekan beton).

“Kami mendesak aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Periksa kesesuaian antara anggaran, spesifikasi dalam kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan hasil pekerjaan fisik. Jangan sampai ada potensi kerugian keuangan negara yang tidak terungkap,” tegas Irwansyah, Selasa (17/11/2026).

Irwansyah menyatakan pihaknya tengah merampungkan berkas bukti lapangan dan analisis teknis untuk segera dilaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Agung RI.
“Kami berharap laporan tersebut mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara profesional demi menyelamatkan uang rakyat,” tambahnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat, S.Sos., M.Si., belum memberikan tanggapan atas konfirmasi tertulis yang dikirimkan terkait penyimpangan visual pekerjaan, langkah evaluasi terhadap kontraktor pelaksana, maupun tindak lanjut perbaikan di lapangan.

Penjelasan resmi dari pihak CV Vir Maju Bersama dan konsultan pengawas juga belum diperoleh. Sesuai prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, proyek bernilai belasan miliar rupiah ini wajib melalui pemeriksaan teknis ketat sebelum dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO), guna memastikan setiap rupiah APBD benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak dan tahan lama. (Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

KPK Tegaskan Belum Ada Bukti Penyadapan Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo Pengaruhi Proses Penindakan dan OTT

17 November 2026 - 21:21 WIB

Skandal Penyadapan Ilegal dan Dugaan Makar: Polri Tetapkan Empat Tersangka, Termasuk Mantan Kapolri

17 November 2026 - 11:39 WIB

Ketua KPK Dorong Pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan

16 November 2026 - 16:17 WIB

Labirin Mafia Tanah: Antara Birokrasi Pengaduan dan Urgensi Perlindungan Hak Rakyat

15 November 2026 - 10:21 WIB

Kerugian Negara Rp25,98 Miliar dalam Proyek UPI, PPK Akhirnya Ditahan Kejati Jabar

14 November 2026 - 15:49 WIB

Trending on Hukum