KABUPATEN TANGERANG – Pembangunan dua unit jembatan timbang beserta pengadaan mesin hoar di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam. Proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 tersebut hingga kini belum difungsikan, kendati telah menelan anggaran ratusan juta rupiah.
Pantauan langsung di lokasi pada Selasa (17/11/2026) menunjukkan kondisi fisik kedua jembatan timbang tampak kusam, terbengkalai, dan kurang terawat. Persoalan ini semakin memprihatinkan karena selain jembatan timbang yang mangkrak selama dua tahun, dua unit mesin hoar yang diadakan secara bersamaan juga dilaporkan belum dapat dimanfaatkan akibat keterbatasan pasokan listrik.

Irwansyah S.H., Sekjen LBH BONGKAR (Gerbong Keadilan Rakyat) menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan bentuk pemborosan anggaran publik yang tidak dapat dibenarkan.
“Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai uang rakyat yang bersumber dari pajak justru dihambur-hamburkan untuk membangun fasilitas yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut,” tegas Irwansyah Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, mandeknya proyek ini mencerminkan lemahnya perencanaan, ketiadaan kajian kelayakan (feasibility study) yang matang, serta dugaan pengabaian prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
LBH BONGKAR mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang untuk segera menjalankan fungsi pengawasan internal secara maksimal guna mengusut proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang.
Selain itu, ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten untuk melakukan audit kinerja dan investigatif guna memastikan ada atau tidaknya indikasi kerugian keuangan daerah.
Tidak hanya sebatas pengawasan administratif, Irwansyah menilai Aparat Penegak Hukum (APH), baik kejaksaan maupun kepolisian, sudah sepatutnya turun tangan menelusuri dugaan praktik permufakatan jahat atau kongkalikong dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut.
“Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan. APH perlu turun tangan agar semuanya menjadi terang dan jelas,” imbuhnya.
DLHK belum berikan respons, sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang hingga berita ini ditayangkan belum memberikan respons saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler untuk dimintai konfirmasi resmi terkait belum difungsikannya fasilitas tersebut, kendala teknis kelistrikan mesin hoar, serta rincian realisasi anggaran.
Publik kini menuntut transparansi penuh dari pemerintah daerah. Penggunaan APBD bukan sekadar persoalan terserapnya anggaran, melainkan kewajiban moral dan hukum untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik, bukan sekadar menjadi monumen bangunan tak terpakai. (Red)














