Menu ✖

Dark Mode
Tangis Haru Nadiem Makarim di Sidang Pleidoi Kasus Chromebook, Pilih Pakai Jaket Gojek ketimbang Rompi Tahanan

Uncategorized

LSM KITA-PD Desak Klarifikasi Dishub Kota Tangerang Terkait Temuan BPK pada Subsidi PT TNG Rp42 Miliar

badge-check


					LSM KITA-PD Desak Klarifikasi Dishub Kota Tangerang Terkait Temuan BPK pada Subsidi PT TNG Rp42 Miliar Perbesar

TANGERANG – Koalisi Independen Transparansi Anggaran Pusat Dan Daerah (KITA-PD) Wilayah Provinsi Banten secara resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi dan konfirmasi tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Tangerang. Langkah ini diambil menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan belanja subsidi angkutan perkotaan kepada PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) Tahun Anggaran 2025.

Dalam dokumen surat bernomor 028/K/DPW-KITA-PD/IX/2026 tertanggal 25 September 2026 tersebut, KITA-PD menyoroti sejumlah poin krusial terkait penggunaan anggaran belanja subsidi senilai lebih dari Rp42 miliar.

Catatan Penting Temuan BPK
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terdapat beberapa indikasi persoalan dalam pengelolaan subsidi tersebut.

  • Kelebihan Pembebanan Anggaran: Terindikasi adanya kelebihan pembebanan belanja subsidi senilai Rp3.622.618.617,32.
  • Ketidaksesuaian Komponen Biaya: Ditemukan perbedaan perhitungan biaya operasional angkutan, termasuk biaya penggunaan serta rasio konsumsi BBM.
  • Discrepancy Jumlah Penumpang dan Pendapatan Tiket: Dari sekitar 1,548,016 penumpang angkutan perkotaan PT TNG selama TA 2025, pendapatan tiket yang tercatat sekitar Rp3.092.000.000. Namun, pendapatan tiket tersebut diduga belum diperhitungkan secara semestinya untuk menentukan besaran subsidi.

Melalui surat tersebut, KITA-PD mendesak Dinas Perhubungan Kota Tangerang untuk memberikan jawaban resmi dan terbuka mengenai beberapa aspek kunci:
Mekanisme verifikasi Dishub terhadap jumlah penumpang, pendapatan tiket, biaya operasional, serta konsumsi BBM.

Metodologi perhitungan rasio BBM dan komparasi biaya operasional yang digunakan. Tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait permasalahan subsidi PT TNG, termasuk status pengembalian atau penyetoran kelebihan pembayaran ke kas daerah.

Kendala dan evaluasi serta langkah pencegahan agar permasalahan serupa tidak berulang pada TA 2026.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Tangerang belum memberikan tanggapan resmi terkait surat konfirmasi dan klarifikasi yang dikirimkan oleh LSM KITA-PD. (**)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Menjamin Kepastian Hukum Korporasi melalui Verifikasi Beneficial Owner

21 November 2026 - 15:37 WIB

KPK Siap Eksekusi UU Perampasan Aset, Desak Kriminalisasi Empat Delik Korupsi Termasuk Foreign Bribery

20 November 2026 - 17:39 WIB

Bupati Kupang Yosef Lede Buka Suara Terkait Laporan Dugaan Perkosaan Mahasiswi di Rumah Dinas

15 November 2026 - 13:06 WIB

Menhan Tinjau Langsung Puncak Latopsfib 2026 di Tangerang, Tegaskan Kesiapan Doktrin Pertahanan TNI

14 November 2026 - 15:51 WIB

Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Dibuka: Dihadiri 403 Anggota di Tengah Memanasnya Wacana Hak Angket dan Pemakzulan

10 November 2026 - 12:44 WIB

Trending on Uncategorized