JAKARTA – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, secara terbuka angkat bicara guna meredam derasnya kritik atas mega proyek lumbung pangan (food estate) nasional di Merauke, Papua Selatan. Kritik tersebut kembali mencuat tajam pasca rilisnya film dokumenter bertajuk ‘Pesta Babi’ karya sineas investigasi Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Jean Paju Dale, yang menyoroti dampak pembukaan lahan terhadap ekosistem hutan dan ruang hidup masyarakat adat setempat.
Dalam sebuah forum diskusi kedinasan strategis yang dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, dan praktisi pangan nasional, Mentan Amran merespons langsung kegelisahan peserta yang mengaku terpengaruh oleh narasi dokumenter tersebut. Amran membantah keras tudingan bahwa Program Strategis Nasional (PSN) cetak sawah sejuta hektare itu bertujuan merusak bentang alam Papua. Dengan nada retoris yang lugas, Amran melemparkan konfrontasi narasi ilmiah kepada forum
Kalian pilih mana, ‘Pesta Babi’ atau ‘Pesta Panen’?” cetus Amran di hadapan para peserta diskusi, Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 3 Juni 2026 (kemudian dirilis secara masif oleh media publikasi dan humas Kementan pada tanggal 5 Juni 2026) saat Mentan memberikan Kuliah Umum (Stadium Generale) di hadapan sekitar 500 mahasiswa dan civitas akademika.
Mentan Amran menegaskan bahwa terdapat distorsi informasi yang sengaja diembuskan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyudutkan upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan mandiri. Menurutnya, apa yang dituduhkan sebagai pengrusakan hutan sebetulnya merupakan program optimasi lahan rawa berwawasan lingkungan guna mendongkrak kesejahteraan warga lokal.
“Masa depan pangan Indonesia yang sedang kita bangun. Lahan-lahan tidur kami hidupkan kembali, rawa kami optimalkan menjadi sawah produktif, dan hasilnya kami serahkan langsung kepada petani setempat. Tujuannya satu, memastikan Indonesia mampu memberi makan rakyatnya sendiri,” tegas Amran.
Lebih lanjut, Amran membeberkan indikator keberhasilan ekonomi mikro yang diklaimnya mulai dirasakan di tanah Papua. Salah satunya adalah stabilitas pasokan pangan yang berhasil menekan inflasi daerah. “Dulu harga beras di Papua bisa melonjak hingga Rp30.000 per kilogram karena ketergantungan pasokan luar. Sekarang, dengan optimalisasi lahan lokal, harga beras berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Ini intervensi nyata, bukan sekadar narasi di atas meja,” cetusnya.
Mengendus kepentingan asing di balik isu lingkungan? Bukan Amran Sulaiman jika tidak melontarkan pernyataan tajam. Mantan pengusaha asal Sulawesi ini mensinyalir adanya agenda terselubung atau interest tertentu dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Indonesia lepas dari ketergantungan impor.
“Ketika Indonesia masih berada dalam posisi sebagai negara importir pangan masif, semua pihak diam. Tidak ada yang membuat narasi atau film dokumenter seperti ini. Namun, begitu kita bergerak masif menuju swasembada, justru muncul berbagai benturan, tudingan, dan fitnah. Ini yang patut kita kritisi bersama,” tambah Amran.
Menakar sisi keseimbangan ketahanan pangan. Kendati Kementerian Pertanian mengklaim program ini berjalan di atas rel kesejahteraan rakyat dan ketahanan nasional, potret lapangan yang dihadirkan lewat film ‘Pesta Babi’ tetap menyisakan pekerjaan rumah yang besar bagi tata kelola agraria dan lingkungan. Proyek sejuta hektare di Merauke disorot tajam oleh sejumlah koalisi masyarakat sipil karena dinilai berisiko menggeser tatanan adat, deforestasi masif, hingga potensi konflik horizontal akibat peralihan fungsi lahan yang tidak inklusif.
Bagi publik dan para pengamat kebijakan publik, polemik ini bukan sekadar memilih antara ‘Pesta Babi’ (representasi kultural dan kelestarian ekologis) atau ‘Pesta Panen’ (representasi modernisasi pangan dan swasembada), melainkan bagaimana pemerintah mampu meramu keduanya tanpa harus mengorbankan hak-hak konstitusional masyarakat adat Papua. (Red)
Editor: Enjelina
