JAKARTA – Gelombang skeptis dan kritik tajam dari elemen masyarakat sipil mulai mewarnai perombakan mendadak di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Pasca-pencopotan Dadan Hindayana oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (2/6/2026), penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN yang baru memicu sorotan tajam dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BONGKAR.
Merujuk pada narasi kritis yang beredar luas di media sosial, publik kini tengah mempertanyakan urgensi dan latar belakang keputusan tersebut. Menanggapi dinamika ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) LBH BONGKAR ‘Irwansyah S.H.,’ melayangkan kritik keras terkait rekam jejak (track record) sang kepala badan baru, khususnya mengenai keterpurukan namanya dalam pusaran kasus hoaks Ratna Sarumpaet beberapa tahun silam.
Dalam keterangannya kepada awak media, Irwansyah menegaskan bahwa program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan anggaran ratusan triliun rupiah tidak boleh dikelola secara sembarangan atas dasar kompromi politik semata.
” Kami mempertanyakan komitmen integritas dalam penunjukan ini. Publik belum lupa bahwa Nanik S. Deyang pernah terseret dalam kontroversi informasi publik yang kemudian terbukti tidak benar alias hoaks dalam kasus penganiayaan fiktif Ratna Sarumpaet,” ujar Sekjen LBH BONGKAR secara lugas, (5/6/26)
Menurutnya, pimpinan lembaga sekelas BGN yang bertanggung jawab atas masa depan gizi jutaan anak Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya profesional, tetapi juga bersih dari rekam jejak digital yang mencederai kepercayaan publik. Ia menilai, pelibatan Nanik di masa lalu sebagai saksi kunci yang ikut menyebarkan informasi tidak valid tersebut menjadi catatan merah yang sulit dihapus dari ingatan masyarakat.
Bukan sekadar drama omon-omon MBG” LBH BONGKAR juga menyayangkan jika pengisian jabatan strategis ini hanya dipandang sebagai bagi-bagi kursi atau akomodasi kepentingan politik kedekatan. Mengingat rekam jejak Nanik yang juga dikenal erat dalam lingkaran politik sejak Pilpres 2019, lembaga hukum ini meminta pemerintah untuk bersikap objektif dan berbasis kompetensi (merit system).
Sesuai dengan kegelisahan publik tata kelola pangan dan gizi nasional memerlukan keahlian manajerial serta rekam jejak yang solid di bidangnya. LBH BONGKAR memperingatkan bahwa jika suksesi kepemimpinan dari Dadan Hindayana ke Nanik S. Deyang ini tidak membawa arah perbaikan nyata yang transparan, maka kekhawatiran masyarakat bahwa program MBG hanyalah “drama omon-omom” belaka akan menjadi kenyataan.
Sebagai informasi, Nanik S. Deyang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi sebelum akhirnya didepak naik memimpin lembaga tersebut. Di tengah hantaman kritik publik soal masa lalunya, tugas berat kini menanti Nanik, terutama pasca-adanya penggeledahan oleh Kejaksaan Agung di kantor BGN sehari setelah perombakan dilakukan.
Meskipun dalam konferensi pers terbarunya Nanik telah memperkenalkan tim barunya termasuk mantan Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari yang diplot untuk mengawasi super ketat tata kelola keuangan BGN—LBH BONGKAR menegaskan akan tetap memosisikan diri sebagai mitra kritis eksternal.
“Kami dari LBH BONGKAR bersama elemen masyarakat sipil lainnya akan memantau ketat setiap rupiah anggaran MBG. Jangan sampai program krusial bagi anak bangsa ini justru tersandera oleh problem integritas kepemimpinannya sendiri,” pungkas Sekjen LBH BONGKAR menutup keterangannya. (*)
Editor: Enjelina
