JAKARTA — Komitmen pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri otomotif dan pertahanan dalam negeri memasuki babak baru. Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih resmi mulai mengoperasikan kendaraan dinas baru berupa Maung MV3 Garuda Limousine, kendaraan karya anak bangsa produksi PT Pindad.
Langkah ini ditandai dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi negara yang menunggangi mobil taktis mewah tersebut saat menghadiri agenda resmi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (5/10/2026).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengonfirmasi bahwa hari ini menjadi momen pertama kalinya mereka menggunakan Maung MV3 Garuda Limousine sebagai kendaraan operasional dinas sehari-hari.
“Penggunaan kendaraan ini bukan sekadar pergantian unit operasional, melainkan pesan kuat mengenai keberpihakan pemerintah terhadap produk buatan dalam negeri,” ujar Airlangga saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan.
Spesifikasi dan ketahanan produk lokal. Maung MV3 Garuda Limousine dirancang khusus oleh PT Pindad untuk memenuhi standar keamanan, kenyamanan, dan performa tinggi pejabat tingkat atas.
Mengusung desain tangguh khas kendaraan taktis militer yang dipadukan dengan kenyamanan sedan mewah, mobil ini dilengkapi dengan proteksi keamanan. Material bodi dan kaca bertingkat ketahanan tinggi yang memberikan perlindungan optimal.
Performa mesin, dapur pacu bertenaga yang disesuaikan untuk berbagai kondisi medan jalan perkotaan maupun iklim Indonesia. Ruang kabin penumpang yang luas dan dilengkapi fitur komunikasi serta kenyamanan kelas premium.
Langkah strategis ekonomi dan kemandirian. Penggunaan kendaraan dinas buatan dalam negeri ini diproyeksikan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
Selain menekan ketergantungan pada impor kendaraan dinas pejabat, kebijakan ini menjadi dorongan nyata bagi peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta penguatan rantai pasok industri manufaktur lokal.
Pemerintah menargetkan seluruh jajaran kementerian dan lembaga negara secara bertahap beralih menggunakan kendaraan operasional produksi dalam negeri sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian industri nasional. (**)














