PURWAKARTA – Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2023 kembali menjadi sorotan tajam. Laporan terbaru menguak borok manajemen kas yang kronis, di mana penganggaran belanja daerah dilakukan tanpa pijakan realitas kas yang pasti, berujung pada tumpukan utang jangka pendek fantastis mencapai Rp144.948.064.367,00.
Temuan ini secara gamblang menunjukkan adanya ketidakcermatan fatal dalam perencanaan keuangan Pemkab Purwakarta. Meskipun target Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dipastikan tidak tercapai, Pemkab Purwakarta tetap ‘ngebut’ melaksanakan seluruh kegiatan yang dianggarkan.
“Ini adalah bentuk arogansi anggaran yang merugikan publik. Menetapkan target PAD yang tidak realistis, lalu tetap membelanjakannya seolah kas sudah tersedia, adalah tindakan yang sangat tidak profesional dan melanggar prinsip kehati-hatian dalam keuangan negara,” ujar [Sebutkan narasumber yang kredibel, misalnya pengamat kebijakan publik/ekonom/aktivis anti-korupsi].
Utang Lebih Tinggi dari Kas: Defisit Kepercayaan Publik Kian Lebar
Kondisi terburuk terjadi pada tahun 2023. Meskipun Pemkab Purwakarta mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan justru jauh melebihi jumlah kas yang benar-benar tersedia. Hal ini memaksa Pemkab Purwakarta mengakui utang kepada pihak ketiga dengan rincian yang mengkhawatirkan:
- Utang Belanja Kontraktual TA 2023 Sumber PAD: Rp59.309.173.921,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya: Rp28.204.254.916,00
- Utang dari Penyalahgunaan Kas DAU-SG: Rp57.434.635.530,00
Total utang tersebut setara dengan tanggung jawab yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemkab Purwakarta, mengingat perbandingan antara total utang dan ketersediaan kas daerah menunjukkan gap yang signifikan. Analisis tren LK lima tahun terakhir (TA 2019 s.d. 2023) memperlihatkan bahwa defisit kas untuk melunasi utang ini cenderung stabil, namun melonjak drastis pada TA 2023.
Penyalahgunaan Dana Khusus: Kas DAU-SG Digunakan Tidak Sesuai Peruntukan
Selain masalah utang, temuan paling mencolok dan patut dipertanyakan adalah penggunaan Kas yang Ditentukan Penggunaannya (DAU-SG) sebesar Rp57.434.635.530,00 yang dialihkan untuk membayar kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya.
Dana DAU-SG seharusnya memiliki peruntukan spesifik. Penyimpangan penggunaan dana ini tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menimbulkan utang.
“Penggunaan dana khusus yang tidak sesuai peruntukan adalah pelanggaran serius. Ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi indikasi adanya kelalaian atau bahkan kesengajaan yang perlu diusut tuntas. Pemerintah daerah harus segera menjelaskan mengapa dana yang ditujukan untuk kepentingan tertentu malah dipakai ‘menambal’ kebocoran belanja umum,” tegas [Sebutkan narasumber lain, misalnya anggota DPRD Komisi Anggaran].
Tuntutan Akuntabilitas dan Perbaikan Sistem
Masyarakat Purwakarta berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan akuntabel. Kegagalan berulang dalam mengelola kas dan anggaran, dari tahun ke tahun, menunjukkan adanya kelemahan struktural dan manajerial yang mendalam di lingkungan Pemkab.
Pemkab Purwakarta dituntut untuk segera melakukan rasionalisasi anggaran yang realistis dan berbasis ketersediaan kas, bukan sekadar ‘proyeksi optimis’ yang fiktif. Mengusut Tuntas pihak yang bertanggung jawab atas penetapan target PAD yang tidak realistis dan penyalahgunaan kas DAU-SG.
Menyusun Skema Pelunasan Utang jangka pendek yang jelas agar tidak mengganggu pembangunan dan pelayanan publik di tahun mendatang.
Krisis utang Pemkab Purwakarta ini adalah alarm keras bagi transparansi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa perbaikan mendasar, jurang defisit kas dan tumpukan utang ini dikhawatirkan akan menjadi bom waktu bagi kesejahteraan masyarakat Purwakarta. (Red)
