PRINGSEWU – Pekerjaan revitalisasi Saluran Irigasi Way Nenep yang berlokasi di kawasan persawahan Dusun RW 005 RT 009, Pekon Tambah Rejo, Kabupaten Pringsewu, diduga bermasalah dan menuai sorotan tajam dari warga setempat. Proyek yang tidak memiliki papan nama identifikasi bahkan disebut sebagai proyek siluman oleh sebagian masyarakat setempat. Senin (5/1/2026).
Menurut data yang dihimpun, proyek ini dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Namun, besaran anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut hingga saat ini belum terungkap. Seorang warga yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa selama proses pengerjaan yang hingga kini baru mencapai 50% penyelesaian.
Pekerja proyek telah tiga kali ditegur langsung oleh warga terkait cara pemasangan batu yang tidak rapi dan kualitas adukan semen yang tidak memenuhi harapan. “Setiap kali mendapat teguran, mereka baru mengerjakan dengan lebih baik, tapi tidak lama kemudian kualitasnya kembali dipertanyakan,” ujarnya.
Hasil pengecekan langsung awak media di lapangan menunjukkan bahwa sebagian bangunan revitalisasi yang baru saja dikerjakan telah mengalami keretakan di beberapa bagian.
Lebih mengkhawatirkan, pada bagian bawah plesteran ditemukan material yang diduga hanya berupa pasir tanpa campuran semen, sehingga kuat diduga pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Temuan tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap daya tahan dan fungsi optimal bangunan irigasi ke depan.
Warga berharap instansi terkait dapat segera melakukan pemeriksaan menyeluruh di lokasi serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek.
“Mudah-mudahan pekerjaan revitalisasi ini bisa dikerjakan secara maksimal dan sesuai standar kualitas. Kami menginginkan bangunan irigasi ini benar-benar kuat, tahan lama, dan berfungsi optimal untuk kepentingan masyarakat agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari,” ucap salah satu warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pekerja maupun penanggung jawab kegiatan belum dapat dimintai keterangan resmi terkait dugaan masalah pada proyek tersebut. (Tim-Red)
