SERANG — Gelombang kritik tajam kembali menghantam pusat pemerintahan daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi di Kantor Bupati Serang pada Kamis, 29 Oktober 2026, secara tegas melayangkan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kabupaten Serang.
Aksi ini tidak hanya menyuarakan kekecewaan terhadap tata kelola birokrasi, tetapi juga membongkar sejumlah isu krusial mulai dari kompetensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bayang-bayang praktik politik dinasti, hingga polemik pergantian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang.
Demonstrasi tersebut menjadi momentum penting bagi elemen mahasiswa untuk melayangkan kritik terbuka terhadap kepemimpinan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah. Sorotan utama diarahkan pada transparansi serta profesionalisme dalam penempatan pejabat pemerintahan yang dinilai mulai keluar dari rel meritokrasi.
Mosi tidak percaya dan desakan profesionalisme birokrasi saat aksi demo disuarakan oleh mahasiswa. Menuntut agar Bupati Serang murni mengutamakan kompetensi, kapabilitas, and rekam jejak dalam menentukan pejabat OPD, alih-alih mendasarkan penempatan pada hubungan kekeluargaan maupun kepentingan politik tertentu.
“Kita menyoroti terkait kompetensi yang harus menjadi kategori utama untuk pemilihan OPD tersebut,” ujar kordinator aksi.
Kritik ini mencerminkan keresahan publik yang mendalam atas indikasi melemahnya pengawasan internal birokrasi serta potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat pelayanan publik yang akuntabel di Kabupaten Serang. (SM)
