SINAMANENEK — Demi memastikan hak-hak petani tidak terabaikan, Desa Sinamanenek Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar- Riau mengeluarkan surat permintaan resmi terkait percepatan pembayaran gaji petani oleh Koperasi lokal.
Kepala Desa Sinamanenek ‘H. Abdoel Rachman’ dengan tegas mengeluarkan surat resmi permintaan percepatan pembayaran gaji petani anggota Koperasi KENES yang seharusnya dibayarkan pada 10 November 2025, namun hingga kini tak kunjung direalisasikan. Rachman menegaskan, bahwa surat itu diterbitkan karena para petani belum menerima gaji sepeserpun, dan Pemerintah Desa tidak dapat lagi menoleransi kelalaian mitra usaha.
“Kami menghimbau dan menegaskan agar pihak Koperasi Kenes maupun CV Elsa segera membayarkan gaji petani. Pemerintah Desa meminta penggajian dilaksanakan Rabu, 19 November 2025, secara manual, tanpa alasan tambahan apa pun,” tegas Kepala Desa Sinamanenek.
Keterlambatan Pembayaran Diakui Sekretaris Kenes
Parman, Sekretaris Koperasi Kenes, membenarkan adanya tunggakan gaji. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena CV Elsa selaku mitra belum mentransfer dana hasil produksi ke rekening koperasi.
“Seluruh hasil produksi masuk ke rekening CV Elsa. Setelah itu baru ditransfer ke KENES. Sampai hari ini, uang gaji belum ditransfer oleh CV Elsa, sehingga belum bisa kami bayarkan kepada petani,” terang Parman.
CV Elsa Mengaku Ragu Bayar, Alasan Dinilai Keliru
Sementara itu, Khairuddin Siregar, pemilik CV Elsa, mengakui bahwa pihaknya memang belum melakukan pembayaran. Ia beralasan pihaknya ragu karena mempertimbangkan kondisi keamanan dan kenyamanan di lokasi.
“Kami butuh keamanan dan kenyamanan di lokasi sebagai pengelola. Itu saja kendalanya kenapa pembayaran masih tertahan,” ujar Khairuddin.
Namun pernyataan itu langsung dibantah Parman. Menurutnya, kondisi di lapangan aman dan tidak ada gangguan apapun, sehingga alasan CV Elsa dianggap tidak masuk akal.
“Lokasi baik-baik saja. Tidak ada masalah keamanan. Kalau itu alasannya, berarti pihak CV Elsa salah tafsir. Kami minta pembayaran segera direalisasikan,” tegas Parman.
Keterlambatan ini memicu keresahan di kalangan petani, dan Pemerintah Desa menegaskan tidak akan tinggal diam. Ultimatum resmi telah dikeluarkan dan petani menunggu realisasinya. (PRIMA)
