JAKARTA — Di tengah masifnya seruan pemerintah kepada masyarakat untuk melakukan penghematan dan pentingnya menjaga efisiensi anggaran negara, publik kembali dikejutkan oleh temuan mencengangkan. Indonesia Corruption Watch (ICW) membongkar adanya aliran dana pengadaan jasa influencer dan promosi media sosial bernilai fantastis, yakni mencapai Rp14.696.955.002 (Rp14,69 miliar) yang melibatkan sejumlah instansi kementerian.
Berdasarkan data dan dokumen kontrak yang disorot, nama pesohor tanah air Raffi Ahmad turut terseret setelah ICW menemukan delapan paket pengadaan yang terdistribusi antara instansi pemerintah dan entitas bisnis terkait, yakni PT RANS Animasi Indonesia, sepanjang rentang tahun 2024 hingga 2026.
Rincian alokasi paket pengadaan kontrak berdasarkan tabel data penelusuran yang dirilis, total anggaran Rp14,69 miliar tersebut terbagi ke dalam dua institusi utama pada 10 November 2026.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Museum dan Cagar Budaya (Tahun 2024). Penayangan video YouTube Rans Entertainment: Rp452.698.902. Penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 (per detik): Rp205.893.300. Penayangan Instagram Story Raffinagita1717 (per detik): Rp575.655.000
Event attendance (Kehadiran acara): Rp2.521.329.200. Penayangan TikTok Raffinagita1717 per detik Rp144.423.600 . Total lima paket Kemendikbudristek mencapai sekitar Rp3,9 miliar pada tahun 2024).
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Tahun 2025–2026). KKP, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (2025) Influencer engagement Rp3.596.955.000. KKP, Setditjen Perikanan Budidaya (2025) Influencer engagement untuk pembangunan BINS Rp3.600.000.000. KKP, Setditjen Perikanan Tangkap (2026) Jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna Rp3.600.000.000. Total tiga paket KKP mencapai sekitar Rp10,79 miliar pada periode 2025–2026.
Temuan ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan pemerhati kebijakan publik dan transparansi anggaran. Di saat beban ekonomi masyarakat kian menantang dan instruksi pengetatan ikat pinggang digaungkan bagi birokrasi, alokasi anggaran miliaran rupiah untuk aktivitas digital dan kehadiran figur publik (influencer) dinilai mencederai rasa keadilan publik.
ICW secara tegas mempertanyakan urgensi nyata dari belanja influencer berskala masif tersebut. Aspek akuntabilitas, transparansi metode penunjukkan kontrak, hingga return on investment (ukur efektivitas) dari dana miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat ini menjadi sorotan utama yang menuntut jawaban terbuka dari pihak kementerian terkait.
Publik kini menanti langkah responsif serta audit terbuka dari lembaga pengawas keuangan negara untuk memastikan tidak adanya pemborosan maupun potensi konflik kepentingan dalam pemanfaatan anggaran komunikasi publik di tubuh pemerintahan. (Red)
