KABUPATEN TANGERANG, BTF – Pembangunan dua unit jembatan timbang di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam. Fasilitas yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2024 senilai ratusan juta rupiah itu diduga tidak berfungsi hingga memasuki akhir 2026, memunculkan dugaan proyek mubazir dan lemahnya perencanaan anggaran.
Pantauan wartawan di lokasi pada Rabu (18/11/2026) memperlihatkan fisik kedua jembatan timbang tampak kusam dan minim perawatan. Kondisi tersebut memantik tanda tanya besar mengenai urgensi proyek, kelayakan teknis, serta manfaat langsungnya bagi pengelolaan sampah daerah yang dibiayai uang publik.


Persoalan bertambah setelah dua unit mesin hoar yang ikut diadakan dilaporkan juga belum dapat dioperasikan akibat keterbatasan pasokan listrik. Fakta ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara pengadaan perangkat dan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan.
“Ini tidak boleh terjadi. Jangan sampai uang rakyat yang bersumber dari pajak justru dihambur-hamburkan untuk membangun fasilitas yang akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Pemerintah harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran tersebut,” tegas Sekjen LBH BONGKAR, Irwansyah S.H., (19/11/2026).
Irwansyah menilai, mangkraknya fasilitas tersebut menjadi indikasi kuat lemahnya kajian kebutuhan sebelum anggaran direalisasikan. Ia mendesak Inspektorat Kabupaten Tangerang mengoptimalkan fungsi pengawasan internal serta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten melakukan audit menyeluruh guna menelusuri potensi kerugian keuangan daerah.
Selain audit keuangan, Irwansyah juga mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menyelidiki proses pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan proyek di lapangan. Langkah hukum dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan maupun praktik persekongkolan yang merugikan negara.
“Inspektorat harus menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Jangan sampai persoalan seperti ini dibiarkan. APH perlu turun tangan agar semuanya menjadi terang dan jelas,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan melalui sambungan telepon seluler terkait penyebab belum beroperasinya dua jembatan timbang, kendala daya listrik mesin hoar, serta rincian realisasi anggaran proyek tersebut.
Ketertutupan informasi di tengah sorotan publik atas aset daerah yang tidak termanfaatkan berpotensi memperlebar spekulasi mengenai tata kelola anggaran. Publik menanti transparansi dan pertanggungjawaban konkret pemerintah daerah agar anggaran daerah tidak berhenti pada serapan semata, melainkan benar-benar menghadirkan manfaat bagi masyarakat. (Red)














