JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara tegas membantah kabar mengenai adanya penyelesaian damai dalam perkara dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Penegasan tersebut disampaikan pada Jumat (20/11/2026) menyusul maraknya informasi yang beredar di media sosial terkait isu perdamaian dalam kasus tersebut.

Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Nurul Azizah, menyatakan bahwa narasi perdamaian yang mencuat di ruang publik tidaklah benar.
Ia memastikan bahwa proses hukum atas dugaan tindak pidana tersebut masih berjalan dan tidak dihentikan melalui skema damai.
“Informasi perdamaian yang beredar di media sosial tidak benar,” tegas Brigjen Pol Nurul Azizah sebagaimana dikutip dari pernyataan resminya.
Menurut Brigjen Pol Nurul Azizah, penanganan perkara saat ini masih berlangsung di Kepolisian Daerah (Polda) NTT. Dalam proses penyidikan dan penanganan tersebut, Bareskrim Polri turut memberikan pendampingan serta asistensi kepada jajaran penyidik di daerah.
Bantahan resmi dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri ini sekaligus meluruskan spekulasi di masyarakat mengenai kelanjutan penanganan hukum terhadap pejabat kepala daerah di Kabupaten Kupang, NTT. Aparat kepolisian menegaskan komitmennya untuk mengawal jalannya proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Red)














