SERANG, BANTEN — Praktik lancung di birokrasi pertanahan kembali mencoreng institusi negara. Persidangan perkara dugaan pungutan liar (pungli) yang menyeret mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kota Serang, Taufik Rokhman, membongkar fakta-fakta mencengangkan.
Berdasarkan informasi yang terungkap di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Serang yang digelar pada Senin, 16 November 2026, aliran dana hasil pungli diduga kuat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan pribadi terdakwa.

Persidangan beragendakan pemeriksaan perkara ini menyoroti bagaimana celah birokrasi dan kekuasaan di tingkat pimpinan kantor pertanahan kerap disalahgunakan untuk meraup keuntungan pribadi, yang pada akhirnya mencederai pelayanan publik serta memberatkan masyarakat pencari keadilan agraria.
Aliran dana dan modus operandi disorot tajam, dalam praktiknya kasus dugaan korupsi dan pungli di sektor pertanahan ini menjadi sorotan tajam para pegiat anti-korupsi dan pemerhati hukum di wilayah Banten.
Praktik lancung semacam ini dinilai bukan lagi rahasia umum, di mana oknum pejabat memanfaatkan otoritas jabatannya untuk memeras atau memungut biaya di luar ketentuan resmi (pungli) dengan dalih percepatan pengurusan administrasi maupun pelayanan pertanahan.
Majelis hakim yang memimpin persidangan mendalami keterangan demi keterangan guna mengurai sejauh mana keterlibatan dan aliran dana haram tersebut mengalir ke kantong pribadi Taufik Rokhman maupun pihak-pihak lain yang turut menikmati hasilnya.
Ancaman Serius bagi Integritas Birokrasi Agraria
Kasus ini kembali menampar wajah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), khususnya di wilayah Banten, yang tengah berupaya membangun zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi (WBK/WBBM).
Publik mendesak agar penegak hukum, baik kejaksaan maupun majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Serang, mengusut tuntas perkara ini tanpa pandang bulu serta menjatuhkan hukuman yang setimpal demi memberikan efek jera (deterrence effect).
Persidangan lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dan pendalaman alat bukti dijadwalkan akan terus bergulir guna membuka seterang-terangnya borok praktik mafia tanah dan pungli di lingkungan BPN Kota Serang. (Red)














