JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai pilar kesejahteraan anak bangsa kini menjelma menjadi krisis kesehatan publik berskala nasional.
Data surveilans Kementerian Kesehatan per 18 September 2026 mencatat angka fantastis: 50.059 korban keracunan dari 560 insiden yang meluas di 36 provinsi.
Namun, alih-alih berfokus pada mitigasi dan evaluasi total, penanganan krisis ini justru diwarnai kebalikan sikap dari jajaran pemerintah.
Mekanisme kontrol kualitas terbukti bobol. Angka puluhan ribu korban menjadi bukti nyata rapuhnya sistem pengawasan rantai pasok dan standar keamanan pangan MBG dari hulu ke hilir.
Akumulasi kasus melonjak. Data surveilans Kemenkes mencatat 50.059 korban keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama koalisi sipil mencatat sedikitnya 43.838 korban sejak diluncurkan pada Januari 2025 hingga medio Agustus 2026, yang terus bertambah ribuan kasus baru pada awal September 2026.
Konsentrasi wilayah, sekitar 61% kasus keracunan secara kumulatif terkonsentrasi di Pulau Jawa—terutama Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Pengolahan masal tanpa standar standar pencucian, penyimpanan, dan distribusi yang ketat memicu paparan bakteri.atau racun berulang pada hidangan anak-anak sekolah.
Kepala BGN membenturkan insiden kesehatan dengan Isu politik. Di tengah kepanikan orang tua dan penderitaan anak-anak korban keracunan, respons dari elite kementerian justru memicu gelombang kemarahan publik.
Pernyataan Kontrroversial Kepala BGN Sudaryono, menuai kecaman usai menyebut bahwa kasus keracunan ini sekadar dibesar-besarkan atau melebar menjadi tarik-menarik kepentingan ideologis dan politik.
Warga dan orang tua murid, seperti yang disuarakan masyarakat Karo, secara tegas menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban atas pernyataan yang dinilai melukai perasaan para korban.
Pengalihan isu dengan mengaitkan kasus keracunan nyata dengan motif politik dianggap sebagai bentuk pengabaian atas keselamatan fisik anak sekolah demi melindung nama baik program.
Evaluasi total atau hentikan program MBG. Sorotan dari guru, orang tua, dan masyarakat bukanlah manuver politik, melainkan reaksi alamiah atas kegagalan negara menjamin keamanan makanan anak-anak mereka.
Jika pemerintah terus bersikap defensif dan menyalahkan narasi publik, MBG hanya akan dikenal bukan sebagai pemenuh gizi, melainkan sebagai ancaman nyata bagi keselamatan generasi muda. (**)
