TANGERANG SELATAN – Gelombang tuntutan terhadap penuntasan dugaan korupsi di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK) Kota Tangerang Selatan semakin memanas. Pasca mencuatnya isu “beton keropos” dan “administrasi cacat” pada tiga proyek raksasa tahun anggaran 2025, publik kini menanti bukti nyata dari janji Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangsel yang sebelumnya mengklaim akan segera menindaklanjuti laporan tersebut.
Kepercayaan publik dititik nadir. Alih-alih memberikan perkembangan signifikan, bungkamnya pihak berwenang selama beberapa pekan terakhir justru memperkuat spekulasi adanya “main mata” di balik layar. Aktivis antikorupsi menyebut situasi ini sebagai ujian integritas bagi Kejari Tangsel.
> “Rakyat tidak butuh retorika ‘segera ditindaklanjuti’ jika di lapangan tidak ada pemanggilan saksi atau penyegelan dokumen. Jangan sampai ‘respons kilat’ yang dijanjikan kemarin hanya sekadar pemadam kebakaran untuk meredam kemarahan sesaat,” ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil.
Audit Independen Menjadi Harga Mati
Mengingat besarnya nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 34,77 Miliar, desakan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun tangan melakukan audit investigatif semakin menguat.
- Tiga titik proyek utama yang menjadi sorotan adalah:
Peningkatan Jalan Widya Kencana-Angsana Raya (Rp 12,3 M)
Turap Kali Cibenda (Rp 7,8 M)
Satu proyek infrastruktur strategis lainnya yang kualitas fisiknya mulai dipertanyakan oleh warga setempat.
Potensi Pelanggaran Sistemik
Indikasi kuat adanya “lingkaran setan” dalam proses tender hingga pelaksanaan di lapangan menunjukkan adanya kegagalan pengawasan internal. Jika hasil investigasi membuktikan adanya pembiaran terhadap spesifikasi beton yang tidak sesuai standar, maka oknum di DSDABMBK dan kontraktor pelaksana terancam jeratan UU Tipikor.
Hingga berita ini diturunkan Senin 2 Pebruari 2025, tim redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Kasi Intel Kejari Tangsel terkait sejauh mana proses penyelidikan telah berjalan dan siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan.
Sentimen Negatif Publik Memuncak.
Proyek Infrastruktur di Tangerang Selatan jadi sorotan tajam. Menyusul pemberitaan mengenai langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Tangerang Selatan dalam menindaklanjuti isu proyek bermasalah di Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (DSDABMBK), gelombang kritik dari masyarakat mulai membanjiri laman media sosial.
Komentar publik mencerminkan krisis kepercayaan terhadap transparansi pembangunan di wilayah Tangerang Raya dan Provinsi Banten secara umum. Sorotan terhadap “Aparat Penegak Hukum” dan KKN. Dalam pantauan di kolom komentar media sosial, sejumlah warganet meluapkan kekecewaannya. Salah satu pengguna secara gamblang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam penguasaan proyek.
“Proyek di Tangerang Raya dan Provinsi Banten dikuasai aparat penegak hukum… sudah jadi rahasia umum,” tulis akun Jon Akbar, yang juga menambahkan bahwa situasi ini bukan lagi hal baru bagi warga setempat.
Senada dengan hal tersebut, akun lain bahkan menawarkan informasi tambahan terkait dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang disebut-sebut merambah wilayah Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang.
Ketimpangan Pembangunan di Tangerang Selatan
Selain isu korupsi, netizen juga menyoroti adanya ketimpangan kualitas infrastruktur. Komentar dari akun Bayoe45 secara sarkastis menyebutkan bahwa kemajuan pembangunan di Tangsel hanya terlihat di kawasan elit tertentu.
Poin Utama Komentar Warga:
Keraguan publik terhadap keadilan dalam penunjukan pemenang proyek. Dugaan bahwa dana proyek tidak terserap maksimal ke fisik bangunan. Pembangunan dianggap hanya berpusat di BSD dan Bintaro, sementara wilayah lain tertinggal.
Langkah Kasi Intel Kejari Tangsel yang berjanji akan segera menindaklanjuti laporan ini menjadi “ujian” nyata bagi penegakan hukum. Publik kini menanti apakah investigasi tersebut akan berujung pada langkah hukum yang konkret atau hanya sekadar respons administratif. Kepercayaan masyarakat kini berada di titik rendah, di mana “rahasia umum” mengenai bobroknya birokrasi proyek menjadi narasi utama yang berkembang di tengah warga. (Red)
