JAKARTA — Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), diwarnai sorotan tajam terkait keamanan dan stabilitas negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, secara tegas meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto untuk mendalami dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Pol. (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah anggota Polri dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut mencuat dalam forum resmi Rapat Kerja Komisi III DPR RI guna memastikan langkah penegakan hukum yang transparan, objektif, serta berintegritas tinggi terhadap institusi penegak hukum.
Potensi pelanggaran hukum dan pasal makar. Menurut Habiburokhman, apabila rangkaian perbuatan penyadapan ilegal tersebut terbukti bertujuan atau berimplikasi membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugas kenegaraannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan makar.
“Jika rangkaian perbuatan tersebut terbukti bertujuan membuat Presiden tidak mampu menjalankan tugasnya, maka dapat dikategorikan sebagai serangan makar sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Habiburokhman dalam ruang rapat Komisi III DPR RI, (12/11/2026).
Komisi III menilai bahwa tindakan spionase atau penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, keamanan nasional, serta kelangsungan pemerintahan yang sah.
Oleh karena itu, DPR mendesak agar jajaran kepolisian bertindak cepat, profesional, dan tanpa pandang bulu dalam mengusut tuntas pihak-pihak yang terlibat baik dari unsur internal Polri maupun pihak eksternal yang memfasilitasi tindakan tersebut.
Langkah investigasi mendalam ini dinilai mendesak untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sekaligus membersihkan korps bhayangkara dari penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum tertentu.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepolisian Republik Indonesia maupun perwakilan terkait masih belum memberikan keterangan resmi lanjutan mengenai perkembangan instruksi pendalaman yang diminta oleh parlemen tersebut.
DPR RI, melalui Komisi III, memastikan akan terus mengawal ketat proses penyelidikan ini demi memastikan tegaknya supremasi hukum dan terjaganya stabilitas keamanan nasional. (Red)
